Belum Cairkan Siltap Perangkat Desa Dari Oktober 2022, DPRD Semprot Pemkab Pesisir Barat

Pesisir Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Pesisir Barat Lampung meminta agar gaji aparatur pekon (desa) yang tersendat agar segera dibayarkan.

Dilansir dari lampung.tribunnews.com, Ketua Komisi I DPRD Pesisir Barat Muhamad Lampung Towil mengatakan, sangat menyayangkan tertundanya gaji aparatur desa tersebut.

“Kita sangat menyayangkan dan mempertanyakan apa alasan pemkab menunda pembayaran gaji aparatur desa itu,” ungkap Towil, anggota DPRD Pesisir Barat Muhamad Lampung, Rabu (5/3/2023).

Lanjutnya, dirinya berharap agar gaji aparatur desa tersebut dibayarkan sebelum lebaran. Harapan tersebut kata dia, mewakili harapan seluruh perangkat desa yang ada.

Terlebih gaji tersebut merupakan hak perangkat desa karena sudah bekerja melayani masyarakat. Ditambahkannya, perangkat desa sendiri memiliki peranan penting di tengah masyarakat. Sehingga dengan tertundanya gaji tersebut dirinya khawatir akan mempengaruhi kinerja para perangkat desa.

Menurutnya, permasalahan tersendatnya gaji perangkat desa itu harus menjadi perhatian semua pihak. Terlebih sebentar lagi akan memasuki hari raya Idul Fitri yang tentunya pengeluaran akan lebih besar dibanding hari biasa.

“Kita berharap dalam bulan ramadhan ini semoga hati yang mempunyai kebijakan untuk mengeluarkan gaji aparatur desa dibuka kan oleh Allah SWT,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan aparatur Pekon (Desa) di Pesisir Barat Lampung mengeluh, lantaran gaji mereka selama enam bulan belum dibayarkan.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Barat, Agus Rikardo mengatakan, gaji aparatur desa yang belum dibayarkan itu bukan hanya pada tahun 2023 saja.

Bahkan, sejak Oktober 2022 yang lalu gaji aparatur desa di Pesisir Barat juga belum dibayarkan.

“Gaji kami aparat Pekon dari bulan Oktober tahun 2022 hingga April tahun 2023 belum  dibayarkan oleh Pemda,” ucapnya, Selasa (4/4/2023).

Selaku ketua PPDI kata Agus, dirinya merasa memiliki beban moral kepada rekan sejawatnya. Lantaran dirinya sering menjadi tempat rekan aparatur desa bertanya perihal kapan gaji mereka akan dibayarkan.

Terlebih tidak lama lagi akan memasuki hari raya Idul Fitri yang tentunya kebutuhan akan lebih melonjak.

“Jadi kami aparatur Pekon di Pesisir Barat ini sudah 6 bulan belum gajian, dari Oktober 2022 hingga April 2023 belum juga ada kejelasan,” kata dia.

“Kami selalu dituntut untuk kerja tapi tidak digaji,” sambungnya.

Dirinya menegaskan, jika belum juga ada kejelasan dari dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesisir Barat perihal kapan gaji mereka akan dibayarkan. Pihaknya akan menggelar aksi damai di Komplek Perkantoran Pemerintah Pesisir Barat.

” Jadi kalau dinas terkait tidak ada kepastian kapan gaji kami dibayarkan, kami akan menggelar aksi di depan kantor Pemkab Pesisir Barat,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pesisir Barat, Mustafiri membenarkan gaji seluruh aparatur Pekon (Desa) di Pesisir Barat belum dibayarkan.

“Kalau masalah gaji atau insentif aparat Pekon yang ada di Pesisir Barat ini memang benar belum dibayar oleh pemda,” ucapnya.

Bahkan sampai bukan April 2023 gaji mereka belum juga ada kepastian kapan akan dibayar. Menurutnya, bukan hanya gaji aparatur desa saja yang belum dibayarkan.

Bahkan gaji seluruh Peratin (Kepala Desa) yang ada di Pesisir Barat juga belum dibayarkan. Dirinya berharap agar Pemerintah Pesisir Barat sigap mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Agar tanggungan perangkat Pekon bisa lebih diringankan. Terlebih sebentar lagi akan memasuki hari raya Idul Fitri.

“Ini sudah pertengahan puasa lho, bentar lagi lebaran, jadi kalau bisa gaji itu direalisasikan lah,” ungkapnya.

Dikatakannya, pihaknya sudah berulang kali mempertanyakan hal tersebut kepada Pemkab Pesisir Barat. Namun hingga kini belum juga ada jawaban pasti.

Menurutnya, Pemkab Pesisir Barat telah menjanjikan bahwa pada bulan Maret 2023 gaji mereka akan dibayarkan, namun hingga kini nyata nya belum juga dibayarkan.

“Katanya bulan Maret mau dibayarkan tapi kenyataannya sampai sekarang belum dibayarkan,” pungkasnya.

About admin

Check Also

Efek Demo Perangkat Desa, Kemendagri Gelar Rakor Dengan Kepala Daerah Evaluasi Penyaluran Siltap

JAKARTA – Mensikapi banyaknya Pemerintah Kabupaten yang belum mencairkan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, mendapat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *