Bukan Karena Ijazah Tapi Ketokohan Perangkat Desa TTS Bisa Terpilih

Timor Tengah Selatan – Banyak perangkat desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang tidak mengenyam pendidikan. Kalau pun berpendidikan, tidak sedikit yang hanya memiliki ijazah SMP bahkan hanya setingkat Sekolah Dasar (SD).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kaban PMD) Kabupaten TTS, George Mella, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD TTS, Jumat (8/11/2019) mengatakan, banyak perangkat desa yang hanya ditunjuk karena ketokohan.

Baca juga : Ketika Mantan Perangkat Desa Menjadi Bupati Kulonprogo

Menurut George Mella, kondisi demikian jelas bertentangan dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pendidikan minimal aparat desa adalah SMA atau sederajat.

Tidak hanya dari segi pendidikan, aparat desa yang ada saat ini, dari segi usia juga ada yang sudah melewati usia maksimal perangkat desa, yaitu 60 tahun.

“Aparat desa yang ada saat ini banyak yang tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan seleksi perangkat desa serentak agar perangkat desa bisa disesuaikan dengan aturan UU desa,” ungkap Mella.

Selain itu, dari segi susunan organisasi perangkat desa yang ada di kabupaten TTS saat ini lanjut Mella, sudah tidak sesuai lagi dengan pasal 11 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi perangkat desa.

Dari 266 desa di kabupaten TTS, 250 diantaranya masuk kategori desa Swadaya dan masih memiliki struktur organisasi 3 kepala seksi dan 3 kepala urusan. Padahal sesuai Permendagri Nomor 84 tersebut, Desa dengan kategori Swadaya seharusnya hanya memiliki susunan struktur 2 kepala seksi dan 2 kepala kaur.

Hal ini berdampak pada membengkaknya anggaran yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan para perangkat desa tersebut.

Baca juga : Pemkab Ponorogo Anggarkan Rp. 50 M Khusus Untuk Perangkat Desa

“Kalau kita masih tetap pakai struktur perangkat desa yang lama maka kita akan defisit anggaran mencapai 16 miliar. Oleh sebab itu, agar kita tidak mengalami defisit anggaran karena beban biaya perangkat desa yang tinggi maka kita harus segera menyesuaikan dengan Permendagri tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, proses seleksi perangkat desa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, pengangkatan perangkat desa yang lama tidak sesuai lagi dengan UU Desa. Dimana sesuai amanat UU Desa, maka pengangkatan perangkat desa harus melalui proses seleksi.

“Perangkat desa yang lama diangkat kepala desa tanpa melalui proses seleksi. Dan hal itu tidak sesuai UU Desa. Oleh karna itu, proses seleksi perangkat desa serentak menjadi sesuatu yang urgen untuk menjawab tuntutan UUD Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015,” ujarnya.

sumber berita

Berita terkait :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *