Catat ! Ketua BPD Dilarang Rangkap Jabatan Sebagai Kepala Desa Atau Perangkat Desa



KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq melantik sepuluh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Jumat (18/9/2020). Pada pelantikan yang dipusatkan pada dua Desa, diantaranya Desa Keban dan Desa Pauh, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tersebut, untuk masa kerja periode tahun 2020 hingga 2026.

Dalam sambutanya, Aunur Rafiq menyampaikan selamat sekaligus mengapresiasi kepada kesepuluh BPD yang baru saja dilantik. Dimana para anggota BPD yang baru saja dilantik haruslah mengetahui masing-masing tupoksi kinerja.




“Peran serta, dan fungsi serta tanggung jawab tentang kinerja yang menjadi dasar terhadap segala tindakan yang akan diambil dikemudian hari,” tegas Rafiq.

Sehingga, kata Rafiq BPD dan perangkat Desa haruslah saling bekerjasama demi menciptakan harmonisasi pemerintah Desa dalam melancarkan segala program pembangunan Desa yang lebih maju lagi.

“Sekaligus mengajak seluruh anggota BPD setempat untuk selalu menjaga amanah dan tugas yang telah diberikan,” imbuh Rafiq.



Ketika diberikan amanah dan kepercayaan Rafiq mengharapkan masyarakat harus benar-benar diperjuangkan dengan sebaik-baiknya, dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatannya.

“Pengambilan sumpah jabatan mengandung unsur tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Menurut Rafiq, BPD dapat dianggap sebagai Parlemennya Desa. BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

“Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, perwakilan dusun, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya,” papar Rafiq.




Rafiq juga menambahkan, jabatan anggota BPD selama enam tahun, dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

“Pelantikan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali Kota,” ungkap Rafiq.

Turut menghadiri pada pelantikan anggata BPD, Kapala Dinas Perikanan, Kepala Dinas PPD, Kabag Humas, Kapolsek Kecamaan Moro, Danramil Kecamatan Moro, jajaran OPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan aparatur Desa.

sumber berita ( https://wartakepri.co.id/2020/09/20/bupati-karimun-anggota-bpd-tidak-boleh-rangkap-jabatan-sebagai-kepala-desa-dan-perangkat-desa/ )




Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *