Berita

Jakarta – Pembahasan lanjutan perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 telah selesai di lakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama perwakilan dari Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (05/02/2024). Rapat yang berjalan secara marathon mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan tengah malam pukul 23.20 WIB ini, dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Dr. …

Jakarta – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Kementerian Dalam Negeri melanjutkan  rapat kerja antarkomisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, dan panitia anggaran Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rapat yang diadakan setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada para anggota Badan Legislasi (Baleg) tersebut, banyak membahas soal usulan …

Jakarta – Mendagri Tito Karnavian menghadiri rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa. Tito menyebut ada 8 poin substantif dalam Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah yang berbeda dengan isi RUU Desa yang sebelumnya telah disepakati DPR menjadi RUU usul inisiatif. “(Setelah RUU Desa menjadi RUU usul inisiatif DPR), DPR kemudian mengirimkan …

Jakarta – Pemerintah cenderung menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun selama 2 periode, hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan agenda pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa, bersama Badan Legislasi (Blaeg) DPR RI Senin (5/12/2024). Tito yang didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rapat pleno menyampaikan bahwa Pemerintah menyerahkan kepada DPR,keputusan mana …

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan agenda pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa, Senin (5/12/2024). Tito didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. dalam Rapat pleno itu digelar di ruang rapat Baleg DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Sementara itu rapat ini digelar sebagai tindak lanjut untuk mendengarkan …

Pesisir Barat – Seperti mengulang kejadian yang sama di tahun 2022, Gaji atau Penghasilan tetap (siltap) Pekon di Pesisir Barat  3 bulan terakhir tahun 2023 belum terbayar sampai masuk bulan Februari 2024. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Barat, Agus Richardo menyayangkan  Kenapa Gaji Aparat Pekon 3 Bulan Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Barat, terhutang Lagi seperti di …

Kota Padangsidimpuan –  Dalam rangka memberikan perlindungan hukum untuk perangkat desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kota Padangsidimpuan melakukan kerja sama  dengan YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Nota Kesepahaman atau MoU antara PPDI Kota Padangsidimpuan dengan YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan tersebut berlangsung di Sekretariat PPDI Kota Padangsidimpuan tepatnya di Labuhan Labo, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimuan, Sabtu (3/2/2024). Ketua PPDI …

Badung – Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa /Perbekel di Badung, Bali, memang nominalnya sesuai dengan aturan yang ada di PP No 11 tahun 2019, tapi total penghasilan tiap bulannya bisa jadi membuat kepala desa di wilayah lain iri. Kepala Desa di wilayah yang terkenal dengan sektor pariwisatanya ini, bisa jadi merupakan daerah yang memberikan penghasilan terbesar di tanah air. Besarnya …

Jakarta – Merespon aksi demo 8 organisasi desa yang diwarnai kericuhan kemarin, Ketua DPR Puan Maharani memberikan keterangan tentang pembahasan lanjutan dari revisi Undang-Undang  Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang akan dilaksanakan usai pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Menurut Puan, bukan tanpa alasan DPR memutuskan melanjutkan pembahasan revisi Undang Undang Desa sampai setelah pemilu 2024. Hal ini ditempuh untuk …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan tentang pembahasan lanjutan dari revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang akan dilaksanakan usai pelaksanaan pemilu, 14 Februari 2024. Seakan menjawab keresahan yang terjadi diantara Kepala Desa paska aksi demo sehari sebelumnya, yang sempat diwarnai kericuhan.“DPR telah sepakat akan melanjutkan pembahasan revisi UU Desa usai pelaksanaan pemilu 2024. …