Berita

Mamasa – Usai perangkat desa melakukan aksi demonstrasi menuntut pembayaran Siltap di halaman rumah jabatan (Rujab) Bupati Mamasa, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa rencananya akan segera membayarkan Siltap (penghasilan tetap) yang menunggak selama 7 bulan. Pj Bupati Mamasa, Muhammad Zain, menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu terkait pembayaran Siltap.  Dikutip dari media reportasee, Muhammad Zain menyampaikan bahwa sudah ada …

MUARA ENIM –Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan mensosialisasikan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) kepala desa perangkat desa dan BPD, melalui pembayaran non-tunai pada Senin. 15/1/2024. Kegiatan Sosialisasi yang bertempat di ruang pertemuan kantor Camat Muara Belida ini di Hadiri langsung oleh kadin PMD Kabupaten Muara Enim, Darmawan SIP, yang didampingi staf DPMD Muara Enim …

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyampaikan interupsi saat rapat paripurna ke-11 DPR, pembukaan masa sidang III tahun sidang 2023-2024, Selasa (16/1/2024). Interupsi Herman berkaitan soal revisi Undang-Undang Desa yang disebutnya, sudah dinantikan oleh aparatur desa agar segera diselesaikan. “Saya banyak mengunjungi desa-desa, tentu dalam jelang pemilu ini, satu hal yang ditanya bagaimana kelanjutan UU Desa yang telah …

Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak sejumlah organisasi kepala desa turut membahas revisi Undang-undang Desa. Tujuannya agar jangan pembahasan revisi UU tersebut hanya menguntungkan partai politik tertentu pada tahun politik 2024 yang sensitive, seperti yang dilansir dari laman rri. “Para kepala desa aktif meminta revisi, jadi mereka harus membahasnya bersama fraksi-fraksi di DPR,” ujarnya, Selasa (16/1/2024). Sehingga, …

JAKARTA – Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta mengharapkan revisi Undang- undang nomor 6 tahun 2014, agar tidak mengubah bagian yang mendukung masyarakat desa. Dilansir dari media rakyatnews, hal tersebut disampaikan oleh Ivanovich dalam diskusi 10 tahun UU Desa di chanel youtube BPI Kemendes PDTT pada Senin (15/1//2024). Menurutnya, usulan baik dari esekutif, legislatif …

Mamasa – Bupati Mamasa didatangi perangkat desa yang menuntut pembayaran penghasilan tetap (Siltap) yang sudah 7 bulan menunggak pada 2023.Tunggakan Siltap yang belum dibayarkan sekitar Rp 30 miliar. “Sudah tujuh bulan kami tidak mendapatkan hak kami untuk tahun 2023,” kata koordinator aksi, Andi Guntur kepada wartawan, Senin (15/1/2024). Dilansir dari detiknews, Aksi unjuk rasa para perangkat desa ini diawali dari …

Lampung Timur – Polemik  Pemberhentian sepihak   perangkat dan aparatur desa  Muara Jaya, Sukadana,Lampung Timur menemui babak baru. Heryansyah, Sekretaris DPMD Lampung Timur menyampaikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mematuhi regulasi yang ada. “ Tentu harus mengacu pada UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri  67 Tahun 2017,” ujar Heryansyah ketika dihubungi melalui sambungan telepon. Disampaikan …

Jakarta – Enam organisasi yang terdiri dari organisasi Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BDP), Perangkat Desa, dan elemen desa lain mengagendakan aksi massa besar-besaran pada akhir Januari 2024 nanti. Dalam surat himbauan yang ditanda tangani 6 organisasi desa ini, pada garis besarnya mengajak untuk menggelar aksi besar-besaran  dalam rangka mendesak DPR dan Pemerintah untuk membahas kelanjutan dari revisi UU Desa. …

ENREKANG – Menjadi Kabupaten pertama di Sulawesi yang menerbitkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), membuat  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pinrang bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pinrang, melakukan studi tiru di Kabupaten Enrekang, pada  Kamis (12/1/2024). Kedatangan rombongan DPMD dan PPDI Pinrang yang dipimpin Kabid Bina Pemdes, Iwan Bahfian bersama staf dan jajaran PPDI, langsung disambut langsung Plt Kadis …

Wonogiri – Pelayanan masyarakat di Desa Ketos, Paranggupito, Wonogiri sudah sejak Desember 2023terakhir dilakukan di Kantor Kecamatan Paranggupito. Perangkat desa hingga kini belum mau berkantor di Balai Desa dikarenakan hubungan kerja dengan  Kepala Desa Ketos, kurang harmonis. “Saat ini perangkat Desa Ketos masih berkantor di Kantor Kecamatan Paranggupito. Persoalannya memang belum selesai. Saya belum bisa ngomong banyak karena itu kebijakan …