Berita

Padang Lawas  – Plt Bupati Padang Lawas (Palas) Ahmad Zarnawi Pasaribu menyusun program pengelolaan keuangan daerah supaya penghasilan tetap aparatur pemerintahan desa yakni kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan setiap bulan pada tahun anggaran 2024. “Dengan begitu, kepala dan aparatur desa, juga BPD lebih semangat dan giat dalam menjalankan tugas untuk melayani dan mengayomi masyarakat desa …

Jakarta – Ramai pembahasan mengenai netralitas Kepala Desa dalam Pemilu 2024, apalagi setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan PAPDESI pada akhir pekan lalu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan kunjungan aliansi kepala desa ke Istana Kepresidenan menemui Presiden Joko Widodo adalah untuk beraudiensi terkait revisi Undang-Undang Desa. “Intinya ini bentuk audiensi. Bapak Presiden menerima semua pihak audiensi. Tapi yang jelas konteksnya itu …

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan proses revisi UU Desa berjalan lancar, tinggal finalisasi sampai akhirnya nanti bisa disahkan pada awal Januari 2024. Hal ini disampaikan saat menerima pengurus Asosiasi Kepala Desa Nasional (AKSI) di Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023. “Selain terkait kepala desa, revisi UU No.6/2014 …

Cirebon –  Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon meminta kepada Kuwu yang baru di lantik agar tidak memberhentikan atau mengganti perangkat Desa yang sudah ada. Hal tersebut diucapkan ketua PPDI kabupaten Cirebon Sutara di sela-sela pelantikan Kuwu serentak tahun 2023. Sabtu kemarin (30/12/2023). PPDI Kabupaten Cirebon sendiri, seperti dilansir dari laman sergap meminta agar mekanisme pemilihan perangkat desa harus …

Tasikmalaya – Nanang Saripudin S.M resmi di lantik sebagai ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI ) masa bakti 2023-2028, di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (28/12/2023). Dalam acara tersebut tampak hadiri Asda 1 dan 2 , Kepala Dinas PMD, Dewan pembina PPDI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Apdesi Kabupaten Tasikmalaya, seluruh Perangkat Desa Sekabupaten Tasikmalaya, beserta para tamu undangan lainnya. ” Alhamdulillah …

Jakarta – Mensikapi dinamika menjelang pembahasan lanjutan revisi Undang-undang desa, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan sejumlah asosiasi pemerintah desa bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dikutip dari laman detik, Papdesi mengatakan pertemuan itu membahas revisi UU Desa. “Pada pagi ini saya bersama rombongan ini dari aliansi lintas Asosiasi Kades, AKD Jatim, Papdesi, Apdesi, ini …

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, proses revisi UU Desa berjalan lancar, tinggal finalisasi sampai akhirnya nanti bisa disahkan pada awal Januari 2024. Kabar ini disampaikan saat menerima pengurus Asosiasi Kepala Desa Nasional (AKSI), di Jakarta, Jumat (22/12/23). “Selain terkait kepala desa, revisi UU No.6/2014 tentang Desa juga membahas berbagai hal krusial lainnya. Antara lain terkait status aparat …

JAMBI– Pemerintah Kabupaten Batanghari bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batanghari menggelar Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Batanghari Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus TA 2023. Dilansir dari media jambilink, pelatihan bersama ini digelar di Hotel Rau Kota Jambi pada Rabu, 26 Desember 2023 dan dijadwalkan berlangsung sampai tanggal 28 Desember. Kegiatan ini diikuti ratusan Aparatur …

Sumenep – Pembahasan revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, akan dimulai lagi pada awal Januari 2024.  Kabar ini disampaikan Achmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI pada Senin (25/12/2023). Materi revisi undang-undang tersebut sudah ada di meja badan legislasi DPR RI, setelah sebelumnya lama mengendap di pemerintah karena masih menunggu hasil tabulasi masalah yang dilakukan pemerintah terkait …

Jakarta – Pemerintah sedang menyiapkan mekanisme baru penggajian perangkat desa. Nantinya, perangkat desa tidak lagi digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan langsung dari Dana Desa. Hal ini diharapkan bisa menjadi solusi maraknya pemberitaan tentang pencairan gaji/siltap perangkat desa yang sering molor berbulan-bulan. Utamanya banyak terjadi diluar Pulau Jawa, Kepala Desa dan perangkatnya sering menerima siltap yang dirapel …