Berita

Natuna – Menjelang akhir tahun 2024, ratusan perangkat desa di Kabupaten Natuna akhirnya bisa bernapas lega. Honor yang sempat tertunda kini mulai dicairkan sejak Jumat (19/12). Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran para kepala desa (Kades). “Alhamdulillah, dana ADD untuk desa kami sudah masuk ke rekening yang dipegang bendahara desa. Bagi yang menggunakan Bank Syariah Riau Kepulauan, pencairan sudah …

Blora – Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora mengalami kenaikan di tahun 2025. Hal ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2025 dan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBDes 2025. Dalam uraian yang termuat di Juknis Penyusunan APBDes 2025 disebutkan Kepala Desa di tahun 2025 akan menerima Siltap sebesar Rp. 3.780.000/bulan, Sekretaris Desa …

Blora – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blora mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Rumah Makan Joglo Bangkle, Sabtu (21/12/2024). Acara ini dihadiri oleh perwakilan pengurus PPDI dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Blora. Turut hadir dalam agenda tersebut, Abdullah Aminudin, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang mendampingi Ketua PPDI Kabupaten Blora, Cuk Suwartono. Selain itu hadir juga perwakilan pengurus PPDI …

Bone – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulawesi Selatan, memastikan pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desa yang tertunda sebesar Rp 27 miliar akan rampung hari ini. Proses pencairan penghasilan tetap (Siltap) serta pengadaan barang dan jasa (Barjas) telah dimulai secara bertahap sejak Kamis (19/12). “Kami sudah memulai proses pembayaran sejak kemarin, dan diupayakan selesai hari ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasi rencana penerbitan revisi peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Revisi ini dijadwalkan akan terbit pada akhir Desember 2024 atau paling lambat Januari 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kalimantan Selatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan …

SELUMA – Pengurus DPD APDESI, PPDI, dan PABPDSI Kabupaten Seluma menggelar rapat konsolidasi untuk membahas persoalan terkait hak-hak mereka yang hingga kini belum dibayarkan. Pertemuan ini berlangsung di Sekretariat APDESI Kabupaten Seluma pada Kamis siang (19/12/2024). Dalam rapat tersebut, turut disinggung aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil. Aksi ini menarik perhatian pengurus DPD …

Banjarmasin – Jam’ani Ketua PPDI Kalimantan Selatan secara simbolik menerima bantuan hibah untuk organisasi pemerintah desa yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, di Gedung Mahligai Pancasila, pada Rabu (18/12/2024) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin menyerahkan bantuan hibah ke sejumlah organisasi desa pada kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer  ke Daerah (TKD) Tahun …

GARUT – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Barat menegaskan bahwa keberadaan PPDI di Kabupaten Garut bertujuan menjadi sarana perjuangan bagi perangkat desa. Selain itu, organisasi ini berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pernyataan tersebut disampaikan Sutara seusai menghadiri pelantikan Pengurus PPDI Kabupaten Garut yang berlangsung di aula Bank BJB pada Rabu, 18 Desember 2024. …

Gorontalo – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, mengadakan reses di Wisata Bukit Proja, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (18/12/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Gorontalo serta pejabat dari Kemendesa PDTT. Dilansir dari laman Pranala.co.id, Syarif Mbuinga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada PPDI, baik di …

SRAGEN — Surat terkait pengisian perangkat desa yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sragen menjadi perhatian anggota DPRD Sragen. Surat tersebut membahas pencabutan kerja sama dengan perguruan tinggi yang sebelumnya biasa menyelenggarakan proses seleksi perangkat desa. Anggota Komisi I DPRD Sragen, Faturohman, menekankan pentingnya meluruskan persoalan ini agar tidak menimbulkan polemik di tingkat bawah. Ia juga mengingatkan agar desa-desa tidak terburu-buru melaksanakan …