Dana Desa Masih Rawan Penyelewangan

TUNTANG – Potensi terjadinya penyelewengan dana desa sangat besar karena berbagai faktor, terutama lemahnya kemampuan sumber daya (SDM) dan lemahnya tata kelola keuangan yang benar.

Namun kepala desa dan perangkat desa tidak perlu takut dan ragu menggunakan dana desa untuk kepentingan masyarakat, selama prosedur perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan benar dan akutabel. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang, Heru Purwantoro saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatann Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, di aula RM Cikal Tuntang, Jumat (4/10).

Baca juga : Pilkades Semarang Dapat Tambahan Rp. 20 Juta Tiap Desa

”Prinsipnya jangan memanipulasi dana desa untuk kepentingan pribadi. Lalu bangun sarana dan prasarana dari dana desa dan harus dapat dipelihara setelah dibangun,” kata Heru.

Pengelolaan dana desa yang benar, juga mendukung Pemkab Kabupaten Semarang meraih status pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan. ”Untuk itu saya meminta pemerintah desa harus bisa mengelola dana dengan dengan baik dan benar,” kata Heru.

Usulan Keberhasilan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar, berdampak positif dengan ditambahkannya dana desa pada tahun mendatang. Rata-rata dana desa di Kabupaten Semarang sekitar Rp 1,5 miliar, di mana pengelolaannya dimulai dari usulan RT/RW, musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah kecamatan.

Baca juga : Nepotisme Terpaksa Ala Kades Salam

Adapun kegiatan bimbingan teknis tersebut diikuti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara dari 16 desa di Kecamatan Tuntang. Kegiatan itu digelar Pemdes di Kecamatan Tuntang bekerjasama dengan Lembaga Pencegahan Korupsi dan Pungli (PKP).

Pembicara dalam kegiatan itu Camat Tuntang, Lalu Maladi, inspektorat, kantor pajak, aparat penegak hukum, Koordinator PKP, Suyana Hadi, dan lainnya. Koordinator PKP, Suyana Hadi menjelaskan, pihaknya selama ini membantu pengawasan dan pencegahan, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa. Bintek tersebut telah dilaksanakan bekerjasama dengan PKP di kecamatan lainnya.

Suyana mengingatkan pula bila PKP bukan lembaga yang menakut-nakuti pemdes dalam pengelolaan dana desa, tetapi merupakan mitra desa dan kecamatan, agar dana desa tepat sasaran seperti harapan masyarakat, termasuk memajukan desa dari berbagai potensi yang dimiliki. Kepala Desa Sraten, Rohmad, yang juga ketua panitia bintek menjelaskan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerintah desa yang bersih dan akuntabel.

Masyarakat juga diminta mengawas pelaksanaan dan penggunaan dana desa. Kegiatan hari kedua diisi dengan kunjungan ke Desa Tanggungharjo, Sleman, sebagai desa pengelola BUMDes terbaik.

Sumber berita

Berita terkait :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *