Datangi Mapolres, Puluhan Anggota PPDI Loteng Klarifikasi Pembatalan Aksi Demo



Loteng : Puluhan pengurus dan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok Tengah (Loteng), Senin, 30 November 2020, mendatangi Mapolres Loteng. Mereka mengklarifikasi rencana aksi besar-besaran PPDI Loteng yang batal dilaksanakan, karena tidak memperoleh izin dari pihak kepolisian.

Sebagai gantinya, PPDI Loteng meminta pihak kepolisian bisa memfasilitasi atau mempertemukan PPDI dengan para pengambil kebijakan di lingkup Pemkab Loteng, termasuk Ketua dan Banggar DPRD Loteng. Permintaan tersebut disampaikan, lantaran sudah beberapa kali PPDI Loteng meminta bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta Ketua dan anggota Banggar DPRD Loteng, tetapi tidak juga bisa bertemu.“Kami sangat menghormati pihak kepolisian. Tapi kami minta pihak kepolisian bisa memfasilitas kami supaya bisa bertemu dengan para pengambil kebijakan di pemerintah daerah,” ujar Ketua PPDI Loteng, Maryono.

Menurutnya, banyak hal yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah. Terutama terkait besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai masih sangat kecil. Belum sebanding dengan beban tugas yang harus diemban pemerintah desa. Terutama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan perangkat desa yang jauh dari kata layak. Melihat beban tuntas yang begitu besar.




“Memang benar, besaran ADD sudah sesuai regulasi. Yakni 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima. Tapi jika dilihat secara nyata, angka 10 persen tersebut masih belum sebanding,” terangnya.

Selama ini, ADD banyak diarahkan oleh pemerintah desa untuk membayar penghasilan tetap serta tunjangan perangkat desa. Termasuk operasional pemerintah desa. Tapi terkadang pemerintah desa justru mengalami defisit. Akibatnya, ada desa yang justru tidak membayar tunjangan perangkat desanya. Karena alokasi ADD yang diterimanya kecil.

Terlebih dengan kondisi sekarang ini, dengan adanya pengurangan DAU dari pemerintah akan membuat besaran ADD ke desa-desa jelas akan semakin berkurang. “Memang prosentasenya tetap 10 persen. Tapi pada dasarnya ADD berkurang, seiring dengan berkurangnya DAU,” imbuh Maryono.




Seharusnya, pemerintah daerah bisa melihat persoalan tersebut dengan baik dan dari sisi yang tepat. Tidak hanya terpaku pada prosentase ADD saja. Bahwa untuk bisa menutupi kebutuhan anggaran didesa, besaran prosentase ADD harusnya ditingkatkan juga. Dengan begitu, pemerintah desa  bisa menjalankan pemerintahan dengan maksimal.

“Selama ini pemerintah daerah berdalih belum bisa menaikkan ADD karena kondisi anggaran daerah yang terbatas. Disisi lain, justru anggaran Pokir (pokok pikiran) DPRD Loteng malah naik. Ini juga menjadi bagian yang butuh pembahan dengan pemerintah daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Wakapolres Loteng, Kompol Ketut Tamiana yang menemuai pengurus dan anggota PPDI Loteng, berjanji akan menyampaikan aspiras PPDI Loteng tersebut ke pihak-pihak terkait. Adapun soal rencana aksi, pihkanya berharap bisa ditunda sementara waktu. Selain karena sedang suasana pilkada, juga tengah ada pandemi Covid-19.

“Kita kan lagi ada pilkada dan sedang ada pandemi Covid-19. Jadi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masa dalam jumlah banyak, termasuk aksi demontrasi sebaiknya ditunda dulu,” harap mantan Kabag. Ops Polres Loteng ini, seraya menyampaikan apresiasi kepada PPDI yang menunda sementara rencana aksinya.

sumber berita



Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *