Desa-desa Di Gunung Kidul Segera Berubah Menjadi Kalurahan

Gunungkidul – Awal tahun 2020 mendatang, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berencana merubah nama desa dan kecamatan menjadi kapenawon dan kalurahan. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Keistimewaan.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian mengatakan sesuai UU Keistimewaan DIY dalam Perda nomor 6 tahun 2019 tertulis bahwa kecamatan akan dirubah menjadi kapenewon dan desa menjadi kalurahan.

Baca juga : Batik PPDI Wujud Kebersamaan Dan Kepedulian Dalam Perjuangan

“Perubahan nama desa dan keluruhan ini juga sudah mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan,” katanya di Gunungkidul, Sabtu (12/10).

Arif mengatakan, perubahan nama desa membutuhkan proses transisi. Pihaknya telah menyiapkan beberapa hal agar pelaksanaan berjalan lancar.

“Saat ini (Pemkab Gunungkidul) tengah menyiapkan draf perbub, dan nantinya draf akan dikonsultasikan ke Pemerintah DIY,” katanya.

Arif mengatakan pemkab juga melakukan sosialisasi ke desa-desa terkait dengan perubahan nomenklatur. Anggaran dalam perubahan nomenklatur, akan dibiayai melalui dana keistimewaan.

Selain Desa, kecamatan juga diubah namanya menjadi kapenewon. Dua organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya juga harus merubah.

Untuk Dinas Kebudayaan akan diubah menjadi Kundha Kabudayan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disebut dengan Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana.

Baca juga : Inilah Besaran Penghasilan Perangkat Desa

Perubahan nama di dalam Desa dan OPD tidak akan mengubah dari fungsi ketugasan. Perubahan hanya sebatas nama, sedang dari sisi fungsi kerja tidak berubah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Sujoko mengatakan, perubahan nama desa tidak hanya menjadi kelurahan, tetapi nama perangkat desa juga ikut berubah. Seperti sekretaris desa diubah menjadi carik, bidang sosial menjadi kamituwo.

“Perubahan nama ini akan berlaku efektif tahun depan disesuaikan dengan penganggaran,” katanya.

sumber berita

Berita terkait :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *