Desa Giling Desa Sadar Kerukunan Di Pati

PATI – Bupati Pati Haryanto menghadiri Pencanangan Desa Sadar Kerukunan di Desa Giling, Kecamatan Gunungwungkal, Sabtu (7/9/2019).

Acara pencanangan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Giling, dihadiri pula oleh Ketua FKUB Pati Ahmad Khoiron, Kepala Kantor Kemenag Pati Imron, Forkopimcam Gunung Wungkal, dan para Kepala Desa se-Kecamatan Gunungwungkal.

Menurut Haryanto, sejatinya kerukunan antarumat beragama tidak hanya ada di Desa Giling, melainkan merata hampir di mana-mana. Namun, bagi Haryanto, desa yang ditunjuk sebagai Desa Pancasila atau Desa Sadar Kerukunan memiliki spesifikasi tersendiri.

“Memang Desa Giling, Jrahi, dan Karangsari punya sesuatu yang spesifik. Dulu Karangsari ditetapkan sebagai Desa Pancasila. Jrahi juga pernah. Kenapa demikian? IBisa dipastikan bahwa adat-istiadat dan kearifan lokal terjaga dengan baik,” ucapnya.

Haryanto mengatakan, terpilihnya Kepala Desa berlatar belakang minoritas di Desa Giling juga menjadi satu penanda kerukunan dan toleransi. Sunarsih, sang kepala desa yang beragama Buddha, terbukti bisa mewadahi aspirasi masyarakat yang mayoritas Muslim.

“Ini bukti bahwa dengan kepemimpinan Bu Kades yang berlatar belakang minoritas, aspirasi masyarakat bisa terwadahi. Bukti bahwa beliau bisa memberi pelayanan terbaik, tidak membeda-bedakan,” ucapnya.

Haryanto menegaskan, kepemimpinan di Indonesia memang seharusnya tidak mempermasalahkan status minoritas atau mayoritas.

“Mayoritas kalau tidak bisa jadi panutan dan tuntunan, pasti akan ditinggal masyarakat. Sebaliknya, kalau minoritas bisa menjadi pelindung masyarakat, sudah tentu tidak akan ditinggalkan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Haryanto berpesan, Desa Giling yang telah dicanangkan sebagai Desa Sadar Kerukunan harus menjadi contoh bagi desa-desa yang lain, minimal di Kecamatan Gunungwungkal.

“Saya apresiasi. Kerukunan yang sudah ada ini agar jadi contoh bagi desa lain. Desa lain yang sudah rukun ya ditingkatkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Giling Sunarsih menjelaskan, masyarakat Desa Giling yang berjumlah 3.750 jiwa bisa menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

“Mayoritas penduduk beragama Islam. Ada Buddha, kristen, dan kepercayaan. Rumah ibadah ada 24. Terdiri atas 19 Masjid/Mushola, 4 Vihara dan Cetiya, dan 1 Gereja. Kehidupan masyarakat Giling relatif aman, kerukunan terjaga, permasalahan yang terjadi bisa selalu diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan. Pelanggaran hukum hampir tidak ada,” paparnya.

Sementara, Kepala Kantor Kemenag Pati Imron menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui Kemenag mempercayakan FKUB untuk melaksanakan kegiatan pencanangan desa sadar kerukunan agar bisa dinikmati dan dirasakan kemaslahatannya oleh masyarakat Pati, di mana pluralisme dan toleransi sangat luar biasa.

“In syaa Allah, pencanangan ini akan menjadi kekuatan luar biasa, di mana bangsa kita sering diuji berbagai permasalahan terkait kerukunan. Ini bisa menjadi jawaban. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan, kerjasama Kemenag Pati, FKUB, dan Pemkab bisa menjaga pilar kerukunan antarumat beragama,” ucapnya.

Secara khusus, Imron mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Desa Giling sebagai desa sadar kerukunan.

Sebagaimana Bupati Haryanto, Imron juga menyinggung mengenai latar belakang Kepala Desa Giling yang berasal dari agama minoritas.

“Ibu Kades tidak usah berpikir terlalu jauh, mengapa saya minoritas dipercaya masyarakat, mengapa saya minoritas dipilih menjadi Kades. Itu sepenuhnya hak ada pada rakyat. Rakyat punya pertimbangan,” tegasnya.

Imron menyebut, di kampung halamannya, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, hal serupa juga terjadi. Masyarakat desa 99,40 persen Islam. Namun, yang terpilih jadi Kades pada Agustus lalu beragama Kristen Protestan.

“Apakah kita sebagai tokoh agama akan marah? Tidak boleh! Karena di NKRI, sesuai 3 mantra dari meneteri agama, yang nomor wahid adalah moderasi. Inti moderasi adalah kebhinekaan. Agama dan aliran kepercayaan yang dinaungi UU tetap harus dijunjung tinggi,” ujarnya.

Imron mengatakan, dalam prinsip NKRI harga mati, seluruh pemeluk agama wajib menjaga keutuhan NKRI. Karena itu, kerukunan harus senantiasa dijaga.

“Potret kerukunan dan keberagaman di sini akan jadi salah satu kunci kita merawat keutuhan NKRI. Tidak ada yang namanya adigang adigung adiguna. Mentang-mentang mayoritas, semuanya harus dikuasai, minoritas harus ditenggelamkan. Itu tidak ada dalam Kamus NKRI yang menjunjung tinggi kebhinekaan,” tegasnya.

Untuk diketahui, rangkaian kegiatan pencanangan desa sadar kerukunan, sebagaimana dilaporkan Ketua FKUB Pati Ahmad Khoiron, dibiayai seluruhnya dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenag Pati Tahun 2019.


sumber berita


Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *