Di Pecat, Jacky Lapor Ke Polres

Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku adalah kabupaten yang desanya terdiri dari 92 desa, sebagian besar (90 %) dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa.
Pejabat Kepala Desa tidak tangguh-tangguh mengambil langkah kebijakan, berlagak seakan-akan jabatannya sebagai Raja (Kades) definitif.

Seperti yang terjadi pada mantan Pj.Kepala Desa Waipirit Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Jevry Badar melakukan pemecatan kepada salah satu perangkat desa yaitu Kaur Pemasyarakatan Sammy Jacky Luhukay SH pada tahun 2017 lalu, menuai kontroversi pasalnya, kebijakan yang diambil oleh mantan Pj.Kepala Desa Waipirit itu, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena melanggar sejumlah mekanisme.

Ironisnya Sammy Jacky Luhukay diberhentikan tanpa diberikan hak-haknya (Tunjangan) selama dirinya melaksanakan tugas sebagai Kepala Urusan Pemasyarakatan Desa Waipirit.

Kepada media ini di Waipirit, Senin (26/8/2019) Sammy Jacky Luhukay menandaskan, diduga karena basic Badar yang bukan orang Pemerintahan sehingga tidak paham aturan tentang Desa, dan aturan pelaksana pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 yang sudah direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 pasal 5 & 6 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Desa.

Luhukay menambahkan, Kebijakan mantan Pejabat Desa, Waipirit itu juga melanggar Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
“kedua Peraturan ini tidak dikuasai oleh Pejabat Kepala Desa di Waipirit maupun Pejabat Kades lainnya di hampir semua Desa dan Negeri di KabupatenSeram Bagian Barat ini” imbuh Luhukay.

Bahkan menurut Luhukay, pergantian dirinya tidak melalui rekomendasi dari Camat Kairatu yang saat itu dijabat oleh Sarah Petronella Serpara BA.
Selain itu, Luhukay mengungkapkan syarat pemberhentian perangkat Desa menurut Permendagri No 83Tahun 2015, Juncto Permendagri No 67 Tahun 2017 maupun UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa, untuk mengganti atau memberhentikan perangkat Desa dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa jika perangkat tersebut, a)meninggal dunia, b)Permintaan Sendiri c)Diberhentikan.
Pada poin c)Diberhentikan terdiri dari 4 poin yakni, 1)berusia lebih dari 60 Tahun, 2)Terpidana, 3)Tidak layak lagi disebut Aparatur Desa, 4)Menyalahi peraturan Perundang-undangan.

Karena persoalan ini, maka Luhukay menyatakan sangat berkeberatan dengan kebijakan Mantan Pejabat Waipirit yang melakukan pemecatan dirinya secara sepihak dan melanggar Undang-Undang, dirinya kemudian berkoordinasi dengan Camat Kairatu saat ini, Safry Tutupoho. SE agar dapat melakukan pemanggilan terhadap Mantan Pejabat Waipirit dan aparaturnya sehingga dapat mengklarifikasi pemecatan dirinya.
“terkait dengan persoalan ini, dan hak-hak saya maka saya telah melakukan Pelaporan kepada Kanit Tipikor Polres SBB, Robby Alfons pada Minggu Pertama Bulan ini. Alasan Saya melaporkan ke Tipikor karena hak saya yang dibayarkan lewat ADD maupun DD adalah anggaran yang dikucurkan oleh Negara untuk membiayai kegiatan Pejabat maupun aparatur Desa, maka saya bertanya hak Saya selama ini di bayar ke Siapa atau dipergunakan untuk apa?” jelas Luhukay.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *