DPRD Pekalongan Respon Cepat Tuntutan PPDI

KAJEN – Ketimpangan tunjangan antara perangkat desa dan kades serta sekdes menjadi sorotan Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan. Komisi yang membidangi persoalan pemerintahan itu, Jumat (3/1) mengundang Dinas DPMD P3KA PPKB) untuk membahas mengenai masalah itu.

Pada rapat tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Dodiek Prasetyo meminta paparan secara rinci mengenai peruntukan anggaran dana desa (ADD) serta dasar regulasi yang digunakan untuk penetapan besaran tunjangan perangkat desa.

“Rapat ini sebagai tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pekalongan pada Kamis 2 Januari 2020 yang menyampaikan aspirasi agar tunjangan untuk perangkat desa ditambah,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan regulasi yang ada besaran tunjangan yang diterima kades, Sekdes dan perangkat desa memang ada selisihnya. Untuk kades besaran tunjangannya yakni Rp 1,6 juta, Sekdes Rp  700.580,  perangkat desa 112.800. Adapun untuk BPD, Ketua Rp 400.000, dan Wakil Ketua Rp 325.000.

Meski begitu untuk Siltap pada 2020, penghasilan tetap atau Siltap yang diterima kades, Sekdes dan perangkat desa sudah mengalami kenaikkan. Tahun sebelumnya, Siltap perangkat desa: 1,575.000, kades dua kali lipat dan Sekdes 70 persennya.

Kepala DPMD P3KA PPKB Kabupaten Pekalongan, M Afib, menyampaikan, persoalan yang disampaikan perangkat desa ke Komisi A DPRD adalah hanya masalah tunjangan saja. Adapun pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah, mengenai tunjangan kades, Sekdes dan perangkat desa pendekatannya adalah proposional.

“Tunjangan yang diterima kades, Sekdes dan perangkat desa antara 2019 dan 2020 itu adalah pendekatan proposional. Apabila tunjangan kades naik, maka sekdes dan perangkat desa juga naik. Sebab pendekatannya take home pay Baik Siltap maupun tunjangan,” katanya.

Seperti berita sebelumnya, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pekalongan mendatangi kantor DPRD. Kedatangan mereka untuk mengadukan persoalan tunjangan dan pemberhentian sejumlah perangkat desa di Desa Kebunagung, Kecamatan Kajen.

Ketua PPDI Kabupaten Pekalongan, Musbikhin, Kamis (2/1), menyampaikan, dalam audiensi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan adalah menyampaikan beberapa persoalan. Pertama adalah usulan penambahan tunjangan untuk perangkat desa. Sebab berdasarkan peraturan yang ada besaran tunjangan antara kades dan perangkat desa selisihnya cukup besar.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *