Episode Baru Pemberhentian Perangkat Desa Seluma, DPRD Rekomendasikan Membatalkan SK Bupati

SELUMA – Polemik terhadap pergantian perangkat desa di tiga desa yang ada di Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) langsung ditanggapi oleh Bupati Seluma. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut, tiga dari empat desa yaitu Desa Gunung Kembang, Desa Padang Kelapo dan Desa Ujung Padang diminta untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian perangkat desanya. Kebijakan ini diambil oleh Bupati Seluma untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Namun, DPRD Seluma menilai itu tidak cukup. Sehingga DPRD merekomendasi pembatalan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pengangkatan kembali perangkat desa yang sudah diberhentikan di tiga desa tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Seluma, Sugeng Zonrio.

Dia mejelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, itu wewenang kepala desa. Untuk itulah, pihaknya merekomendasikan ke Pemkab Seluma untuk membatalkan SK Bupati tersebut. Menurutnya pengangkatan dan pemberhentian itu adalah wewenang langsung dari kepala desa bukan dari Bupati.

Disampaikannya, selain itu dirinya juga meminta Pemkab Seluma untuk kembali mengevaluasi ulang perangkat-perangkat desa yang belum sesuai dengan prosedur sesuai Pemendagri nomor 67 tahun 2017 tersebut.

“Sehingga jangan sampai melihat proses pemeberhentian, proses pengangkatan itu juga harus sesuai prosedur. Kalau tidak prosedur harus dibatalkan,”ujar Sugeng.

Lanjut Sugeng, dirinya juga meminta kepada pihak yang merasa dirugikan dengan sudah terbitnya surat keputusan kepala desa di tiga desa ini.

“Perangkat desa yang lama merasa dirugikan atau PPDI yang merasa dirugikan, dengan sudah diangkatnya perangkat baru, silahkan gugat ke PTUN. Namun sebaliknya, apapun keputusan pengadilan kades wajib melaksanakan putusan,” imbuh Sugeng.

Tambah Sugeng, dengan adanya polemik perangkat desa di tiga desa ini, dirinya juga meminta agar tidak mengganggu proses pencairan DD dan ADD.

“Jika memang ingin ditunda, cukup honor saja ditunda sampai permasalahan selesai, jangan sampai karena masalah ini desa-desa lain ikut dirugikan,”tutup Sugeng.

Dimana, Inspektur Inspektorat Seluma, Deddy Ramdhani mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya telah dikeluarkan. Dimana pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi agar tiga desa yang melaksanakan proses seleksi dan telah memberhentikan perangkat desa lamanya untuk membatalkan SK tersebut. Sementara itu, untuk Desa Gunung Bantan dapat diteruskan lantaran memang perangkat desa lamanya telah mengundurkan diri.

“Dari tiga desa itu hanya satu yang bisa tetap dilanjutkan. Untuk tiga desa lainnya kami rekomendasikan untuk membatalkan SK nya,”jelasnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Seluma, Mirin Ajib mengatakan bahwa tetap berpaku dengan SK yang sudah ditetapkan Bupati Seluma sesuai dari rekomendasi inspektorat. dan sudah sesuai prosedur.

“Terkait rekomendasi DPRD, itu wewenang kepala daerah untuk memutuskan dibatalkan atau tetap dengan keputusan,” ujar Mirin.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *