Gawat, Punya Kades Baru Perangkat Desa Ganjar Malah Mundur

PASCA dilaksanakannya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Bandung pada 2019 lalu, hampir semua perangkat Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg mengundurkan diri, mulai dari pejabat kaur, kasi dan staf desa.

“Namun untuk Sekretaris Desa Ganja Sabar belum diketahui pasti, apakah mengundurkan diri atau tidak karena setelah pelaksanaan pilkades tidak ada masuk kerja dan belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada kepala desa terpilih,” kata Kepala Desa Ganjar Sabar, Siti Hasanah kepada wartawan di sela-sela pertemuan dengan berbagai pihak untuk membahas reformasi birokrasi di Pemerintahan Desa Ganjar Sabar, Senin (16/12/2019).

Karena mengalami kekosongan aparatur Desa Ganjar Sabar, mulai dari kaur, kasi dan staf desa tersebut, imbuh Siti, pihaknya menunjuk sejumlah pelaksana tugas sementara di desanya untuk kelangsungan pelayanan kepada masyarakat. Supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Alhamdulillah, tak sampai mengganggu pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat. Karena kami segera menunjuk Plt (pelaksana tugas sementara) untuk melanjutkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Siti.

Ia mengatakan, pelayanan kepada masyarakat, sampai saat ini tetap berlangsung kondusif. Namun untuk menindaklanjuti pascapengunduran diri aparatur desa tersebut, pada Senin ini kades, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan pertemuan untuk membahas reformasi birokrasi di Pemerintahan Desa Ganjar Sabar. Hadir pula sejumlah tokoh masyarakat Desa Ganjar Sabar, yakni Ade Nurdin, H. Ade Abdul Azis, Umar Hasanudin, S.H., dalam pembahasan reformasi birokrasi pemerintahan di desa tersebut.

Siti mengatakan, reforrmasi birokrasi ini penting untuk dilakaanakan karena ia sebagai kepala desa terpilih dan baru beberapa pekan ini menjabat banyak program kerja yang harus dilaksanakan.

“Kami berharap masyarakat bisa merasakan apa yang sempat dikampanyekan saat pilkades lalu. Makanya untuk melaksanakan program kerja itu, salah satunya melaksanakan reformasi birokrasi,” katanya.

Sebagai kepala desa, pihaknya sedang merencanakan assesment atau seleksi perangkat desa. “Hal itu sebagai tindaklanjut dari seluruh perangkat desa mengundurkan diri. Sehingga kami harus segera melaksanakan seleksi perangkat desa yang baru untuk  penggantinya untuk menunjang pelayanan di pemerintahan desa,” jelasnya.

Apalagi pada akhir tahun ini, banyak program kerja yang harus segera dilakanakan di pemerintahan desa. Mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) untuk menentukan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kegiatan program desa (RKPDes) 2020.

Siti mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi itu dengan dasar Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa.

“Mengacu pada peraturan tersebut, kepala desa membuat surat untuk pembentukan tim seleksi sebanyak tiga orang untuk perangkat desa baru. Mulai pembentukan ketua, sekretaris dan anggota tim seleksi perangkat desa. Nanti setelah dibentuk tim seleksi, tim akan mengumumkan calon aparatur desa, sehingga masukan dari komponen masyarakat sangat dibutuhkan dan diinginkan untuk menyeleksi calon aparatur desa yang akan duduk di kaur, kasi dan staf desa. Karena aparatur sebelumnya mengundurkan diri,” katanya.

Meski mereka sudah menyatakan mengundurkan diri, lanjut Siti, pihaknya sedang mengkaji, apakah dikabulkan atau tidak dalam pengunduran dirinya. Termasuk jabatan sekretaris desa masih dipertimbangkan, apakah dipanggil kembali atau mengundurkan diri karena yang bersangkutan belum mengajukan pengunduran diri.

“Masih dipertimbangkan. Kalau secara objektif kerja mereka bagus kenapa harus diganti. Saya sebagai kades terpilih akan mengakomodir tim calon kepala desa lain yang sebelumnya menjadi kompetitor dan bisa diajak sinergis untuk meningkatkan pembangunan di desa,” paparnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat H. Ade Abdul Azis mengatakan, terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di desanya, para anggota BPD untuk mendengar keinginan dan masukan informasi dari masyarakat. Termasuk BPD harus segera merekomendasikan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Desa Ganjar Sabar.

“BPD untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang reformasi birokrasi. Karena peranan BPD sangat penting. Ini dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat,” pungkasnya.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *