Puskominfo PPDI
Mojokerto – Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pada Selasa (11/2). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap tiga kepala dusun di Desa Wotanmasjedong, Kecamatan Ngoro, yang diberhentikan dari jabatannya.
Dilansir dari laman JawaPos, mereka menuntut agar Pemkab bertindak tegas terhadap Kepala Desa Wotanmasjedong, yang hingga kini enggan mencabut keputusan pemberhentian tersebut.
“Kami ingin tiga perangkat desa yang diberhentikan bisa kembali bekerja seperti semula. Pemberhentian ini tidak sah secara hukum,” ujar Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Heru Mulyono, saat aksi berlangsung.
Pemkab Mojokerto merespons aksi tersebut dengan menggelar audiensi di ruang rapat asisten. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menemui para perangkat desa untuk membahas permasalahan ini.
Teguh menegaskan bahwa sejak awal Pemkab tidak tinggal diam dalam menangani kasus tersebut. Ia menyebut bahwa pemerintah telah memberikan peringatan kepada Kepala Desa Wotanmasjedong terkait keputusan pemberhentian tiga kepala dusun.
“Pada 17 Desember 2024, Pemkab telah mengeluarkan surat yang meminta Kepala Desa Wotanmasjedong untuk membatalkan keputusan pemberhentian dan mengangkat kembali tiga perangkat desa, yakni Kasun Jedong Wetan, Watusari, dan Jedong Kulon,” jelas Teguh.
Ia menambahkan bahwa surat pemberhentian yang dikeluarkan sebelumnya tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bahkan, dalam pertemuan dengan Pemkab, kepala desa sempat mengakui kesalahannya. Namun, hingga kini, keputusan di lapangan masih bertentangan dengan kesepakatan yang ada.
“Sikap kepala desa tetap tidak berubah. Pemkab telah melaporkan permasalahan ini kepada pimpinan dan memerintahkan Camat Ngoro untuk melakukan pembinaan,” pungkasnya.
