Ironis, Penghasilan Tetap Perangkat Desa Terancam Turun Di 2021



Kutacane – Perangkat desa di Aceh Tenggara diproyeksikan bakal mengalami kekurangan pendapatan tahun depan.

Kepala Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Rasidun mengatakan, penuruan gaji aparat desa tersebut juga sudah disampaikan Sekda Aceh Tenggara Mhd Ridwan kepada perwakilan kepala desa baru-baru ini.

“Berkurang karena penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan (transfer pusat) berkurang,” kata Rasidun, Selasa (8/12/2020).



Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan beberapa kabupaten/kota di Aceh, di mana gaji perangkat desanya justru meningkat tahun depan.

Padahal, kata Rasidun, para kepala desa juga sangat berharap gaji pada 2021 bisa disesuaikan dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Gaji Perangkat Desa yang setara dengan besaran gaji PNS golongan II.

Kepala Desa Cingkam Mekhanggun, Kecamatan Lawe Alas, Suharto menambahkan, nomimal penurunan gaji aparatur desa tahun depan antara Rp 200 hingga 350 ribu.

Pada tahun 2020, kata dia, gaji kepala desa sebesar Rp 1,9 juta per bulan, sekretaris desa Rp 1,2 juta, kepala dusun Rp 1 juta, pejabat kaur dan kasi sebesar Rp 1 juta.




“Pada tahun 2021 gaji kepala desa menjadi Rp 1,6 juta, sekdes Rp 1 juta, kepala dusun Rp 650 ribu. Sementara kaur dan kasi masing-masing Rp 650 ribu per bulan,” rincinya.

Khusus Badan Permusyawaratan Kute/Desa (BPK), lanjut dia, tak mengalami pengurangan yakni Rp 650 ribu, wakilnya Rp 450 dan anggotanya Rp 350 ribu per bulan.

“Termasuk perangkat keagamaan, imam masjid dan perangkat lainnya tetap tidak ada pengurangan gaji,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas DPMK Agara, Jamrin Deski mengatakan, pengurangan gaji kepala desa dan perangkatnya di Aceh Tenggara itu diakibatkan berkurangan penerimaan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat pada 2021.




Di mana pada 2020, Pemkab Aceh Tenggara menerima senilai Rp 58,6 miliar lebih dan menjadi Rp 56,6 miliar pada 2021.

“Bahkan DAU tambahan untuk penyertaan penghasilan tetap atau Siltap sama sekali tidak ada pada tahun 2021,” katanya.

“Padahal 2020 itu sudah kami ajukan DAU tambahan siltap Rp 60 miliar namun dampak pandemi Covid-19 hanya dialokasikan Rp 8,3 miliar.”

Sedangkan ADK sumber PAD desa naik jadi Rp 4,2 miliar. Jika dibandingkan pada 2020 senilai Rp 1,43 miliar.

“Jadi jumlah keseluruhan ADD tahun 2021 sebesar Rp 60,8 miliar lebih dan itu sudah termasuk honor imam mukim se Agara sekitar Rp 2 miliar,” kata dia.

Sumber Berita



Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *