Ketua PPDI Karawang : Bupati Dan DPMD Harus Tegas Dalam Tegakkan Aturan !

Karawang –Surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan no 140/6594/BPD yang tertanggal 23 September 2019, terbit sebagai respon laporan Ketua PPDI Karawang melalui PP PPDI memberikan asa baru bagi perjuangan perangkat desa di Karawang yang diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa.

Kasus pemecatan Aan Karyanto, Sekdes Sabajaya dan 9 orang perangkat desa Jayanegara yang dipecat satu hari setelah sertijab Kades Ratna Nengsih, seakan menjadi puncak dari banyaknya kasus-kasus pemberhentian perangkat desa di Karawang.

Afulluz Saefudin Ketua PPDI Kabupaten Karawang ketika dihubungi redaksi merespon positip atas terbitnya surat tersebut, karena PPDI sendiri secara organisasi merasa prihatin dengan situasi yang kurang nyaman bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas karena dalam tekanan Kepala Desa.

Berikut ini merupakan pernyataan dari Afulluz Saefudin melalui redaksi;

Menyikapi Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa No 140/6595/BPD tgl 25/09/2019, tentang Klarifikasi Pemberhentian Perades Sabajaya dan Jayanegara serta beberapa perangkat desa di wilayah Karawang khususnya pasca Pilkades, selaku pengurus PPDI Karawang mengharapkan keseriusan Bupati dan DPMD Karawang selaku pihak yang berkepentingan dan yang bertanggung jawab terhadap jalannya tata kelola di Pemerintah Desa khususnya agar segera melakukan langkah-langkah yang nyata dalam waktu  sesegera mungkin.

Sudah terlalu lama aturan tentang pemberhentian dan pengangkatan perades di karawang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian dan selalu berujung dengan banyaknya korban perangkat desa yang terpaksa dan dipaksa berhenti padahal masih memenuhi syarat-syarat sebagai perades aktif berdasar pada semua ketentuan perundang-undangan desa yang berlaku saat ini, hal ini jelas sangat melanggar konstitusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,  melanggar hak asasi perangkat desa sebagai manusia dan sangat bertentangan dengan norma Pancasila dan UUD 45 sebagai sesama WNI yang memiliki hak dan kewajiban yang sama baik perangkat desa ataupun pimpinannya.

Himbauan, intruksi, sosialisasi atau apapun bentuknya wajib disampaikan kepada para Camat dan Kades ataupun Calon Kades menjelang Pilkades Serentak 2020 yang akan digelar awal tahun depan terkait mekanisme, proses, aturan ataupun hal lain yang dianggap dapat berpotensi terjadinya pemecatan dan pengangkatan perangkat desa tanpa aturan.

Saya berharap Bupati dan DPMD tegas menindak setiap pelanggaran yang terjadi sehingga jalur saling gugat di PTUN dapat dihindari karena walau bagaimanapun proses ini sangat tidak relevan dilakukan jika masih ada jalur komunikasi,  koordinasi dan konsultasi dari masing-masing pihak dengan cara membudayakan kearifan lokal yang ada.

Terakhir saya menghimbau kepada segenap perangkat desa agar tetap menjaga netralitasnya menjelang pilkades,  tetap tenang, semangat dan menjaga profesionalitasnya untuk mnjalankan tupoksinya masing-masing tanpa harus terganggu oleh jalannya pilkades di desanya.

Pernyataan Ketua PPDI Karawang ini sendiri sebagai bentuk keprihatinan bahwa aturan-aturan yang jelas tentang perangkat desa, diabaikan diwilayah yang dekat dengan Ibukota negara kita.

Sementara itu, Sarjoko, S.H Sekjen PPDI ketika dihubungi menyampaikan hal yang senada, PP PPDI berharap aturan untuk ditegakkan dan bagi perangkat desa sendiri jangan alergi kalau ada pembinaan jika terbukti melakukan kesalahan. (admin)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *