Komisi 1 DPRD Wonogiri Dorong Hearing Terkait Purna Tugas

Wonogiri – Anggota Komisi 1 DPRD menyarankan PPDI untuk meminta jadwal untuk melakukan hearing terkait dengan masalah purna tugas bagi perangkat desa di Kabupaten Wonogiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Yukanan Supriyanto, salah satu anggota Komisi 1 DPRD Wonogiri ketika ditemui oleh pengurus harian PPDI Kab. Wonogiri seusai takziah pemakaman mertua dari Setyo Soekarno, Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri pada Jum’at (04/10/2019) Kemarin.

Baca juga : Hore Perangkat Desa Wonogiri Dapat Gaji Ke 13

Sebagaimana disampaikan oleh Arief Gunawan yang didampingi oleh Sardi, Pengurus Harian PPDI Kab. Wonogiri, pertanyaan tentang penghargaan bagi perangkat desa yang memasuki masa purna tugas ini banyak yang dikemukakan oleh perangkat desa Wonogiri. Hal ini terungkap manakala Pengurus PPDI Wonogiri melakukan kegiatan berkunjung ke 25 Kecamatan di Wonogiri beberapa waktu yang lalu.

“ Sungguh ironis bagi perangkat desa yang sekian lama mengabdikan diri pada profesi ini, setelah pensiun tidak ada penghargaan sama sekali,” ujar Sardi. “ Perangkat desa berkeinginan jerih payah mereka selama ini setidaknya mendapat apresiasi dari Pemkab Wonogiri menjelang pensiun.”

Baca juga : Forkom BPD Satu Langkah Menuju Sinergi Positip Demi Kemajuan Desa

Menanggapi hal tersebut, Pak Kapling, sapaan akrab dari Yukanan Supriyanto ini menyadari bahwa saat ini penghargaan kepada perangkat desa yang akan pensiun masih jauh dari harapan. Untuk itu beliau menitip pesan agar pengurus PPDI segera melakukan komunikasi dengan legislatif, dalam hal ini Komisi 1 DPRD Kabupaten Wonogiri.

“ Silahkan disampaikan secara resmi permintaan dari rekan-rekan PPDI,” kata beliau,” Tentu kami (DPRD) akan proaktip dengan tuntutan terkait purna tugas tersebut.”

Disampaikan juga dalam kesempatan tersebut, bahwa Peraturan Bupati terkait dengan penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa setara PNS golongan 2a, saat ini tinggal menunggu ditanda tangani oleh Bupati. Nominal yang akan diterima 3000-an perangkat desa se-Kabupaten Wonogiri nantinya tidak akan jauh berbeda dengan amanah dalam PP No 11 Tahun 2019.

Pak Kapling juga berharap kedepan dengan diakomodasinya tuntutan PPDI ini, perangkat desa harus dapat meningkatkan semangat dan profesionalitas dalam pekerjaan. Jangan sampai muncul penilainan negatif dari masyarakat terhadap kinerja buruk dari perangkat desa itu sendiri. Selain itu, beliau juga berharap dalam agenda pertemuan rutin terdekat nanti, PPDI mau mengundang anggota Komisi 1 DPRD untuk dapat berdiskusi seputar pemerintahan desa. (admin)

Berita terkait :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *