Meriah, Pelantikan Ibnu Majah Sebagai Ketua PPDI Propinsi Bengkulu

Bengkulu – Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu Pariode 2019-2024 yang di ketuai oleh Ibnu Majah, Amd. Com resmi dilantik oleh Gubernur Bengkulu atas nama Ketua Dewan Pembina PPDI Provinsi Bengkulu, acara tersebut di adakan di Gedung Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 25 Oktober 2019 dan langsung di hadiri oleh ketua Umum PPDI Pusat Mujito, SH.


Ketua PPDI Provinsi Bengkulu Ibnu Majah, Amd. Com dalam sambutan mengatakan, ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bengkulu yang telah mempasilitasi kegiatan pengukuhan ini sebab jika tidak ada dukungan dari pak Gubernur Bengkulu DR. H Rohidin Mersyah acara tidak semeriah ini ujarnya.

Baca juga : Bengkulu Utara Siltap Prades Setara PNS 2A


Pengurus PPDI Provinsi Bengkulu di bentuk pada tanggal 9 Maret 2019 di kediaman salah satu dewan penasehat PPDI Provinsi Bengkulu DR. H Hermen Malik dan dihadiri oleh utusan dari Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu ya kedepan organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan Perlindungan Perangkat Desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Pada dalam tempo 1 bulan oktober 2019 ini di Bengkulu Utara terjadi pemecatan perangkat tidak berdasarkan permendagri nomor 67 Tahun 2017. Dan juga kami sangat berharap kepada bapak gubernur bisa mengintruksikan ke bupati bisa melaksanakan PP 11 Tahun 2020 ini tentang silatp perangkat desa setara 2 A.


Ketua Umum PPDI Pusat Mujito SH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu sudah mempasiltasi kegiatan PPDI Provinsi Bengkulu ini, kami sangat bangga bahwa PPDI Provinsi Bengkulu bapak gubernur sangat merespon kegiatan ini. Ya kami atas sama PPDI Pusat mengucapkan selamat kepada Pengurus PPD Provinsi Bengkulu yang baru saja di lantik.


Lebih jauh Mujito mengatakan kami sangat bangga dengan pemerintah Provinsi Bengkulu ini yang telah mempasilitasi teman-teman kami dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan ini, kedepan sigernisitas antara perangkat desa dengan kepala desa, camat, bupati gubernur itu wajib di laksanakan.


PPDI ini adalah wadah perangkat desa untuk berdiskusi untuk memajukan bangsa dan negara, PP 11 Tahun 2019 tentang siltap dan tunjangan setara 2 A. wajib di laksanakan oleh Bupati yang ada di Provinsi Bengkulu karena PP 11 Tahun 2019 adalah amanah dari Pemerintah Pusat yang saat ini Presiden Joko Widodo, karena kesejahteraan perangkat desa wajib di kerjakan. Saya yakin dengan ada pak Gubernur yang selalu energik ini PP 11 Tahun 2019 di Bengkulu bisa terlaksana dengan baik.


Tentang pengkatan dan pemberhentian perangkat desa kepala desa tidak memberhentikan perangkat desa dengan seenaknya saja, itu wajib berpedoman dengan Permendagri 83 Tahun 2015 dan di revisi Permendagri 67 Tahun 2017, bunyi jelas dan jenjangnya jelas, ini bukan di buat-buat itu adalah aturan harus di ikuti, jika melanggar bisa camat atau bupati bisa menegur kepala desa tersebut, karena suatu keputusan itu harus ada dasarnya yang jelas.


” Saya berpesan kepada perangkat desa yang ada di Bengkulu, PPDI Provinsi Bengkulu sudah terbentuk di komandoi oleh Sauadara IBNU MAJAH, Amd. Com yang perlu di laksanakan adalah kesejahteraan pengurus dan anggotanya oleh sebab itu jika tahun 2020 perangkat desa bengkulu mendapat siltapnya setara 2A, maka tingkat kinerjanya, selama ini malas masuk kantor ya berangsur-angsur masuk kanto, selama ini malas-malas kerja tanggung jawabnya maka berangsur-angsur tingkatkan kinerjanya, karena hak di terima sesuai dengan tuntutan kita maka kewajiab juga wajib di laksanakan,” sambut Gubernur.


Gubernur Bengkulu DR. H Rohidin Mersyah dalam sambutannya mengatakan, kami atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat kepada pengurus PPDI Provinsi Bengkulu yang baru saja di lantik dan mari bekerja untuk membangun daerah Provinsi Bengkulu.


Lebih jauh Gubernur mengatakan saya sepakat apa yang di sampaikan oleh Ketua Umum PPDI Pusat Mujito SH, tingkatkan kinerja bekerja di desa dan utamakan kesejahteraan para anggota dan pengurusnya karena organisasi adalah untuk tempat wadah berpartisipasi, mencari solusi untuk memajukan desanya demi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara.


Tentang siltap dan tunjangan berdasarkan PP 11 Tahun 2019, setara 2 A, saya gubernur sudah mengirim Intruksi Gubernur kepada Bupati yang ada di Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2020 ini perangkat desa yang ada di Provinsi Bengkulu siltap setara golongan 2 A, dengan ada inturksi gubernur ini Bupati pada APBD tahun 2020 harus di laksanakan Siltap perangkat setara 2 A ujar gubernur.


” Saya berpesan kepada perangkat desa yang ada di Provinsi Bengkulu mari kita mempunyai pola pikir yang maju untuk membuat ekonomi desa yang mandiri demi menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera. berpola pikir yang maju adalah bagai kita memberi sumbangsih kepada desa nya bagai mana caranya desa harus maju dan berkemban berikan pola pikir kita untuk kemajuan desa tersebut, pemikiran kita jangan monoton saja berikan suatu terbaru dari pola pikir kita untuk membangun desa tersebut. Membuat ekonomi desa yang mandiri adalah kita sebagai perangkat desa ekonomi desa harus mandiri, kita punya inovasi dengan yang bagus, kita berfikir bagai mana caranya ekonomi desa yang mandiri, kita buat ekonomi desa mandiri dengan berbagai cara demi kesejahteraan masyarakat desa, ini berguna untuk menuju masyarakat yang sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum PPDI Mujito, S.H menyampaikan bahwa pemberhentian perangkat desa sebagai eskalasi dari adanya Pilkades harus di hentikan, karena sesuai dengan regulasi profesi perangkat desa dilindungi dengan permendagri no 67 tahun 2017 dalam hal yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Baca juga : 215 Kades Bengkulu Utara Dapat Motor Dinas Baru

” Saya instruksikan juga kepada seluruh perangkat desa anggota PPDI untuk tegak lurus dengan Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur sebagai atasan kita, sukseskan program-program pembangunan dibawah komando Gubernur Bengkulu,” sambut Mujito, S.H yang disambut aplaus dari undangan yang hadir.


Dari pantuan media ini dalam acara tersebut hadir juga Plt Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, FKPD, Bupati dan Ketua DPRD yang ada di Provinsi Bengkulu, Rektor Unib, Kepala Dinas dan Badan yang di Provinsi Bengkulu, kepala dinas PMD kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, Ketua dan Anggota PPDI se Kabupaten yang di Provinsi Bengkulu, dewan pembina dan Penasehat PPDI Provinsi Bengkulu serta tamu undangan lainnya. (IbnuM)

Berita terkait :

1 komentar untuk “Meriah, Pelantikan Ibnu Majah Sebagai Ketua PPDI Propinsi Bengkulu”

  1. Sangat sangat mendukung kalau sudah disetara dengan gol iiA ,smoga kedepan desa kita lebih baik dengan sda yang mumpuni ,salam sukses

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *