Mujito : PPDI Secara Tegas Tolak Pengisian Prades Dari Honorer

Tulungagung – Ketua Umum PPDI Mujito, S.H tegas menolak dengan adanya rencana Pemkab Barito Timur yang akan mengikut sertakan Petugas Harian Lepas (PHL) dan Petugas Harian Tetap (PHT) dalam pengisian posisi perangkat desa yang kosong.

Sebagaimana di informasikan sebelumnya, terkait dengan jumlah pekerja harian lepas (PHL) dan harian tetap (PHT) yang sudah melebihi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemda Barito Timur, Bupati Ampera AY Mebas terus berupaya mencari solusi tanpa membuat PHL dan PHT tersebut menganggur.

Baca juga :

Honorer Pemkab Barito Akan Ditempatkan Sebagai Perangkat Desa

Desa-Desa Berprestasi Bakal Dapat Reward

Dalam pengisian posisi kosong dari perangkat desa di bulan September  atau Oktober ini, kebutuhan perangkat desa untuk setiap desa ada lima orang yaitu Kaur dua orang, Kasi dua orang dan Sekdes satu orang. Jika dikalikan dengan 101 desa yang ada di Barito Timur, maka ada 505 orang perangkat desa.

“ PPDI sebagai wadah perangkat desa dengan tegas menolak ide tersebut, karena secara hirarki tentu akan menghilangkan kewenangan dari Desa dalam mengisi lowongan tersebut,” ujar Mujito ketika dihubungi redaksi.

“ Rencana itu jelas-jelas menabrak aturan yang sudah ada, pasal 49 ayat 2 UU Desa jelas menyebutkan Perangkat Desa di angkat oleh Kepala Desa dan ini dipertegas dalam Permendagri No 67 Tahun 2017,”

Meskipun dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan dikonsultasikan sebelumnya kepada Bupati tapi tidak bisa serta merta Bupati mengisi posisi Perangkat Desa dengan tenaga honorer dari pemerintah kabupaten.

“ Sekali lagi ini harus di luruskan, PPDI tidak akan tinggal diam jika rencana tersebut dipaksakan dalam proses pengisian nantinya, belum lagi warga desa itu sendiri tentu akan kehilangan haknya untuk dapat mengikuti proses seleksi,” pungkas Mujito.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *