Mulai Oktober, Perangkat Desa Cianjur Terima Siltap Non-Tunai

Cianjur – Mulai bulan oktober seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Cianjur mulai menggunakan fasilitas rekening bank dalam pengambilan SILTAP bulanannya pada kamis (03/10/2019)

Masih banyaknya oknum Kepala Desa yang mengkebiri Siltap Perangkat Desa yang menjadi catatan Penting Bagi DPMD Kab.Cianjur dalam menggulirkan kebijakan pembuatan rekening khusus Perangkat Desa.

Baca juga : Pemkab Bolsel Fasilitasi Perangkat Desa Untuk Kuliah

DPMD Kab.Cianjur Melalui Kasi Keuangan Desa Rella Nurrella, S.TP. M.Si mengatakan bahwa pembuatan Rekening perangkat ini memang sudah waktunya, dan perangkat harus memiliki rekening khusus, disamping untuk memininalisir oknum Kepala Desa yang melakukan pemotongan terhadap Siltap perangkat desa, dan juga merupakan implementasi pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa berdasarkan instruksi gubernur nomor : 140/0773/bindes. Sebagai tindak lanjuti Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun  2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “ujar Rella.

Tidak hanya Perangkat Desa saja yang mulai tahun ini pembayaran penghasilan tetapnya menjadi non tunai, tapi  bersamaan dengan pembuatan Rekening RT dan RW. Jadi mulai akhir tahun ini RT dan RW di Kabupaten Cianjur  mendapat insentip bulanan sebesar Rp. 400 ribu tiap bulannya masuk ke rekening RT dan RW yang bersangkutan. ditambah insentip guru ngaji per triwulan dibayarkan tiap RT satu orang guru ngaji sebesar Rp. 400 ribu.

Baca juga : Fasilitas Bank Bapas 96 Untuk Perangkat Desa Magelang

Terobosan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini, semata mata untuk memberikan akses kemudahan kedepannya dalam melakukan transasksi non tunai yang berkaitan dengan pembayaran penghasilan tetap serta Insentip untuk RT dan RW.

Dengan adanya Surat Edaran Gubernur tersebut transaksi anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Propinsi, juga dilakukan dengan cara non tunai juga.seperti halnya dalam pembelanjaan matrial Bangunan atau pun Pembelanjaan kepada Pihak Ketiga sudah harus melakukan transaksi Non tunai. Instruksi gubernur ini paling lambat harus bisa dilaksanakan maksimal per januari tahun 2020 oleh setiap desa yang ada di propinsi Jawa barat.

Berita terkait :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *