Puskominfo – PPDI
Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengasah kemampuan sebanyak 165 perangkat desa di Institut Pertanian Bogor (IPB) University, melalui program Sekolah Pemerintahan Desa 2022.
“Forum ini perlu dimanfaatkan dengan baik sebagai momentum untuk memperkaya ilmu, sehingga senantiasa memberikan manfaat dan kemajuan kepada masyarakat yang dipimpinnya di masing-masing desa,” kata Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Senin.
Dilansir dari antaranews.com, Sekolah Pemerintahan Desa yang melibatkan 55 desa itu pesertanya terdiri dari 165 orang, yaitu 55 kepala desa, 55 operator spasial, dan 55 operator sosial.
Program yang akan berlangsung hingga akhir tahun 2022 itu mulai dilaksanakan pada Kamis, 20 Oktober 2022 bertempat di Kampus IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor.
Iwan menyebutkan bahwa Sekolah Pemerintahan Desa merupakan salah satu implementasi dari program Karsa Bogor Cerdas dan Karsa Bogor Maju. Program tersebut dibiayai APBD Kabupaten Bogor, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.
“Sekolah Pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang pelaksanaannya bekerja sama dengan IPB University,” kata Iwan.
Ia berharap, program tersebut membawa perubahan besar untuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, sehingga tercapai masyarakat desa yang maju dan sejahtera sesuai visi Kabupaten Bogor yakni termaju, nyaman, dan berkeadaban.
“Semoga para lulusan Sekolah Pemerintahan Desa ini mampu mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh demi kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Program Sekolah Pemerintahan Desa ini merupakan kali kedua dilaksanakan oleh Pemkab Bogor. Program tersebut pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 dengan jumlah 120 peserta, terdiri dari 40 kepala desa, 40 operator spasial, dan 40 operator sosial.
Sementara, Rektor IPB Univeristy, Prof Arif Satria menyebutkan bahwa program kerja sama dengan Pemkab Bogor itu bertujuan meningkatkan kualitas SDM aparatur desa, sehingga peduli terhadap masalah data desa, dan mampu membuat peta digital desa.
“Masalah desa adalah masalah data, bagaimana kita membangun data yang akurat, karena data yang akurat menjadi bahan perencanaan desa. Kalau data desa akurat, data kecamatan akurat, data kabupaten akurat, data provinsi akurat, data nasional akurat, maka perencanaan akan akurat,” kata Prof Arif.
