Peningkatan Pemahaman Perangkat Desa Metro Tentang JKN – KIS

Metro – Dalam rangka meningkatkan pemahaman Perangkat Desa terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Metro melaksanakan sosialisasi terkait Program JKN-KIS terkini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yang bertempat di Aula Kantor Balai Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Senin (16/09).

Kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh staf Relationship Officer (RO) dan  didampingi oleh Kepala Desa Sidodadi. Relationship Officer BPJS Kesehatan Niken Pratiwi memaparkan, bahwa status kepesertaan bagi kepala desa dan perangkatnya termasuk dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sehingga, wajib didaftarkan secara kolektif melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Iuran yang harus dibayarkan sebesar 5 persen dari penghasilan tetap, dimana 3 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dalam hal ini Pemda dan 2 persen oleh pekerjanya dengan batas paling rendah iuran adalah berdasarkan UMK/UMP.  

Niken juga menambahkan, keuntungan yang didapatkan menjadi peserta segmen PPU adalah kepala desa beserta perangkatnya mendapatkan fasilitas sesuai dengan jabatan mereka yakni di Kelas II.

“Keuntungan menjadi peserta PPU adalah hanya terpotong 2% saja dari gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan 3% dibayarkan melalui APBDes masing-masing desa jika sudah teranggarkan,” tutur Niken.

Sesuai Pasal 25 Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa pendaftaran dan perubahan data untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat melalui Pemerintah Daerah atau dari Desa itu sendiri. Apabila Pemda belum mendaftarkannya, maka hal tersebut wajib dilakukan oleh masing-masing Desa, dan itu semua telah mencakup pendaftaran istri/suami beserta maksimal tiga orang anaknya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Desa Sidodadi Panijan menjelaskan, bahwa pelaksanaan sosialisasi yang ditujukan kepada perangkat desa merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Panijan juga menambahkan bahwa dalam Undang-Undang Desa tersebut disebutkan bahwa kepala desa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat Jaminan Kesehatan (Pasal 26 ayat (3).

“Jadi secara regulasi memang sudah banyak peraturan yang mendukung agar aparatur perangkat desa terdaftar dalam program jaminan kesehatan,” tutup Panijan.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *