Perangkat Desa Belum Terima Gaji Setara PNS Golongan 2A ? Begini Jawab Kemendagri




Pekalongan (15/09/2020) – Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2019 tentang pemberian penghasilan tetap perangkat desa setara PNS golongan 2 A, hamper berumur 2 tahun sejak diterbitkan pemerintah pada awal 2019.

Peraturan yang dikeluarkan seiring dengan adanya aksi massa bersejarah bagi perangkat desa Indonesia, Silaturahmi Nasional Perangkat Desa Indonesia (Silatnas PPDI) pada 14 Januari 2019 tersebut, menjadi tonggak sejarah baru dalam pemberian penghargaan kepada perangkat desa.




Pada tahun pertama pelaksanaan dari peraturan hamper sebagian besar pemerintah daerah di pulau Jawa telah melaksanakan amanah tersebut di wilayahnya masing-masing. Ada yang mengalami penurunan penghasilan banyak pula yang menikmati peningkatan penghasilan perbulannya.

Dari sekian Pemerintah daerah yang sudah menerapkan PP No 11 tahun 2019 tersebut, masih banyak perangkat desa di luar Pulau Jawa yang hanya bisa mendengar beritanya saja. Hal ini terungkap dalam acara pembukaan Rapimnas PPDI tahun 2020 di Pekalongan, akhir pekan yang lalu.



Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Majah Ketua PPDI Propinsi Bengkulu, bahwa penerapan peraturan terkait penghasilan tetap tersebut belum semua perangkat desa di Propinsi Bengkulu dapat menikmati.

“ Mohon bantuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan teguran kepada pemerintah-pemerintah daerah yang belum melaksanakan amanah PP No 11 Tahun 2019 tersebut,” pinta Ibnu Majah kepada Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan melalui telekonferensi via aplikasi zoom.




Selain Bengkulu, hal senada juga disampaikan oleh Mesran, Ketua PPDI Propinsi Sumatera Utara, selain masih banyaknya pemecatan perangkat desa tanpa prosedural, di Sumatera Utara sendiri masih banyak yang belum menerapkan peraturan diatas.

Drs. Afer Syamsidar Fudail, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri.

“ Kementerian Dalam Negeri minta tolong kepada Pengurus PPDI untuk mendata daerah mana saja yang belum menerapkan peraturan tersebut,” jawab Drs. Afer Syamsidar Fudail, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri.

“ Setelah terinventerisasi daerah mana saja, nanti Kementerian Dalam Negeri yang akan memberikan teguran, “ sambung beliau.




Selain pemberian penghasilan tetap setara PNS golongan 2 A yang sebesar Rp. 2.022.200,-, dalam peraturan tersebut juga memberikan jaminan sosial bagi perangkat desa, baik berupa jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan jaminan kerja melalui BPJS ketenagakerjaan.

Himbauan ini disambut positip oleh peserta rapimnas yang hadir, sekarang menjadi tugas bersama baik pengurus ppdi maupun anggota untuk segera menginventaris daerah mana saja yang belum menerapkan Peraturan Pemerintah tersebut.




1 komentar untuk “Perangkat Desa Belum Terima Gaji Setara PNS Golongan 2A ? Begini Jawab Kemendagri”

  1. Kami di Kab. Ngada juga belum melaksanakan peraturan tersebut.
    Selain Kades dan Sekdes, 3 Kaur, Kasi, dan Pelwil mendapat penghasilan yg sama sebesar Rp. 1,5 jt.
    Mohon bantulah kami.🙏

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *