Perangkat Desa Di Tiga Desa Kudus Belum Terlantik

Seleksi pengisian perangkat desa yang dilaksanakan Agustus lalu masih menyisakan masalah. Sebanyak tiga desa di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, hingga kemarin belum melantik peserta dengan peringkat nilai teratas tes komputer (CAT) yang digelar Universitas Jendral Soedirman, awal Agustus lalu.

Camat Undaan Rifai mengatakan, tiga desa di Kecamatan Undaan yang belum menggelar pelantikan peserta terpilih, yakni Desa Larikrejo, Wates, dan Ngemplak. ”Desa Larikrejo sudah beres, besok (hari ini-Red) akan ada pelantikan. Tinggal Wates dan Ngemplak,” katanya, Senin (3/9).

Dalam SK pemberian izin pelaksanaan seleksi perengkat desa, Desa Larikrejo membuka lowongan lima formasi perangkat desa. Sementara Wates dan Ngemplak masing-masing enam formasi dan empat formasi.

Dalam perkembangannya, ada lima orang peserta yang meraih nilai di atas passing grade untuk seleksi lima formasi perangkat Desa Wates. Sementara di Ngemblak ada sebanyak dua orang.

Belum dilantiknya calon perangkat desa itu, karena munculnya penolakan dari warga setempat. Warga menolak calon perangkat yang berasal dari luar desa. ”Padahal dalam ketentuan peserta yang ikut seleksi bolah dari luar desa. Jika memang menolak, seharusnya sejak awal menolak ketentuan tersebut,” katanya.

Terlebih dari sebanyak 60 desa yang mendapat izin pelaksanaan pengisian perangkat desa, sebanyak 16 di antaranya memilih mundur dan menunda pengisian. ”Tidak ada paksaan untuk pengisian atau tidak. Jika memang menolak ketentuan tersebut, harusnya disampaikan sejak awal,” katanya.

Rifai mengatakan, terus berkoodinasi dengan kepala Desa Wates dan Ngemplal. Kepala desa dan perangkat Desa Ngemplak rencananya diundang ke kantor kecamatan hari ini, untuk membahas kelanjutan seleksi perangkat desa. Untuk kepala Desa Wates dan perangkatnya, lanjut Rifai, akan segera dijadwalkan.


“Sesuai tahapan, pengisian perangkat desa harus sudah rampung pertengahan September. Kami ingin agar selambat-lambat pelantikan sudah dilaksanakan tanggal 15 September,” katanya.

Apalagi dalam waktu dekat ini akan dimulai tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kudus. Ia khawatir jika berlarut-larut, persoalan pengisian perangkat desa itu akan menambah persoalan di desa.


”Jika sampai melewati tanggal 15 September, tentu akan menjadi catatan bagi kepala desa. Sanksi apa yang akan dijatuhkan, akan kami konsultasikan ke dinas terkait,” katanya.


Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adi Sadhono mengatakan, terkait tahapan pengisian perangkat desa merupakan kewenangan penuh kepala desa. Pelantikan bisa dilaksanakan setelah kepala desa mengirimkan rekomendasi ke camat.

”Jika surat rekomendasi dari desa tidak segera dibuat, maka camat yang harus proaktif. Informasi yang kami terima desa lainnya sudah melakukan pelantikan perangkat desa terpilih,” katanya.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *