Sarjoko : ” Dengan Status Kepegawaian Yang Tanggung, Perangkat Desa Kurang Pas Menggunakan Korpri !”



BREBES – Sejarah lahirnya PPDI adalah berasal dari 5 kabupaten yaitu Kab. Brebes, Pekalongan, Tegal, Pemalang dan Batang,” kata Sekjen PPDI Pusat Sarjoko SH dalam sambutannya di acara pelantikan pengurus PPDI Kab. Brebes, Kamis (12/11/2020) kemarin.

” Dari 5 kabupaten inilah berdirinya cikal bakal adanya PPDI yang sampai saat ini sudah berdiri kepengurusan di 23 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia,” kata Sarjoko.

Sarjoko juga berpesan agar selalu tawaduk dengan pimpinan yang ada di desa masing-masing, yaitu kepala desa.



” Setinggi apapun jabatan kita di kepengurusan PPDI, kita tetaplah anak buah kepala desa di desa masing-masing yang harus kita taati selalu,” ucap Sarjoko yang juga seorang sekretaris desa di Kab. Magelang ini.

Sarjoko juga mengatakan bahwa berkat perjuangan PPDI masa jabatan perangkat desa sesuai Permendagri 67 disamakan sampai dengan usia 60 tahun.

Hanya saja, lanjut Sarjoko, dalam kerangka perundang-undangan ternyata pemerintahan desa belum masuk dalam kerangka besar pemerintahan di negara Republik Indonesia ini, hanya sebatas kesatuan masyarakat adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

” Artinya bahwa kita sebagai bagian dari pemerintahan desa belum secara integral belum merupakan bagian utuh dari sistem pemerintahan di Indonesia,” tandas Sarjoko.

Perjuangan PPDI dalam hal penghasilan sudah tercapai dengan adanya siltap yang selanjutnya kita akan perjuangkan kejelasan status secara kepegawaian, papar Sarjoko.



Dia juga menganalogikan bahwa kalau secara KUHP ada salah satu pasal yang berbunyi antara lain barangsiapa di muka umum tanpa wewenang menggunakan baju atau pakaian yang pakaian itu ditetapkan untuk pejabat negara atau PNS di suatu provinsi atau suatu daerah tertentu yang dilindungi oleh undang-undang dan sehingga dia dipandang sebagai pejabat itu maka dapat dituntut dengan pidana kurungan 1 bulan penjara atau denda Rp. 4.500,-.

” Pakaian korpri adalah pakaian milik PNS sehingga saya minta jangan dipinjamkan ke perangkat desa untuk dipakai, ” tegas Sarjoko.

“Di PP 43 dan 47 pasal 71 yang diperbaharui dengan PP 11 tentang siltap jelas disebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa diberikan baju dinas dan atribut, namun demikian sampai saat ini Kemendagri belum mau memberikan aturan secara terinci, ” terang dia.




” Secara pekerjaan perangkat desa adalah berada di garda terdepan, tetapi dalam hal status kepegawaian kita tidak jelas dan nanggung antara ASN bukan buruh juga bukan tetapi yang jelas adalah pekerja karena jaminan ketenagakerjaannya dijamin oleh BPJS bukan oleh negara ” sambungnya.

Oleh karena Brebes adalah cikal bakalnya PPDI maka mari bersama kami bersama-sama menuntaskan status kepegawaian kita agar menjadi jelas, ajak Sarjoko ketika mengakhiri sambutannya. (*)

1 komentar untuk “Sarjoko : ” Dengan Status Kepegawaian Yang Tanggung, Perangkat Desa Kurang Pas Menggunakan Korpri !””

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *