Selepas Pelantikan Kepengurusan PPDI, Perangkat Desa Serang Segera Tercover BPJS Kesehatan



SERANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang mengusulkan seluruh kepala desa (kades) dan perangkat desa mendapatkan kartu BPJS Kesehatan. Adapun untuk pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pemotongan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. 

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Serang Heni Suhari mengatakan, BPJS Kesehatan untuk perangkat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 119 Tahun 2019. Yang penghitungan biayanya, empat persen dari APBD dan satu persen dari pemotongan siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. 

“Tapi dalam ketentuannya jika siltapnya masih di bawah upah minimum kabupaten (UMK), maka dasar penghitungannya mengikuti UMK. Perangkat desa kita kan siltapnya masih di bawah UMK, jadi penghitungannya harus mengikuti UMK, berarti potongan dari Siltapnya satu persen dari nilai UMK,” kata Heni Jumat (4/12). 



Heni mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan program tersebut kepada Pemkab Serang. Namun, Heni mengaku belum mengetahui pasti bagaimana kelanjutannya. “Yang kita ajukan semua perangkat desa, kecuali yang ASN (aparatur sipil negara), karena ada beberapa desa yang Sekdesnya masih ASN,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan untuk para kepala desa dan perangkat desa bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada para kepala deaa dan perangkat desa. “Pada intinya kita sudah mengirimkan surat ke Pjs Bupati (Ade Ariyanto-red) terkait BPJS untuk perangkat desa ini, mungkin disposisinya ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah),” tuturnya. 

Terpisah, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Serang Hendra Saputra menyambut baik kebijakan terkait usulan perangkat desa untuk mendapatkan kartu BPJS tersebut. Pihaknya juga mengaku tidak keberatan jika ada pemotongan Siltap. “Karena itu sudah aturan, ya kita mengikuti saja,” katanya. 

Namun Hendra berharap, dengan adanya pemotongan siltap perangkat desa untuk BPJS Kesehatan itu, pemerintah daerah dapat menyesuaikan besaran untuk siltapnya. Yakni, dengan menaikan siltap perangkat desa. “Karena penghasilan kami memang masih jauh di bawah kecukupan jadi kami berharap bisa dinaikan,” paparnya.

Sumber Berita:




Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *