Sikapi Larangan Menjadi Penyelenggara Pilkada, PPDI Blora Sampaikan Sikap Lewat Asisten Bupati

BLORA – Surat Edaran (SE) Bupati Blora yang melarang Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawarataan Desa (BPD) menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2020 mengundang protes sejumlah pihak.

Djasman, Ketua PPDI Blora secara terbuka menyampaikan keheranannya dengan terbitnya suat edaran tersebut.

” PPDI tidak menjadi masalah jika ada larangan perangkat desa menjadi PPS atau KPPS, tapi perlu dipertimbangkan juga bahwa untuk Pilleg kemaren saja kesulitan mencari orang yang mau menjadi petugas pemilui, bahkan banyak petugas KPPS maupun PPS yang lulusan SMP, ” ujar Jami, Bendahara PPDI Blora mewakili Djasman.

Sikap resmi PPDI Blora ini sudah disampaikan secara langsung dalam pertemuan Pengurus PPDI Kabupaten Blora dengan Pemkab yang diwakili Purwadi, Asisten 1 mewakili Bupati Blora.

Dalam kesempatan tersebut, PPDI Blora juga menyampaikan bahwa dengan menjadi PPS dan KPPS, secara tidak l;angsung menuntut perangkat desa untuk bersikap netral, ditakutkan dengan adanya surat edaran ini malah membuka peluang ketidaknetralan perangkat desa ketika tidak menjadi panitia pilkada.

” Apa yang disampaikan perangkat desa Blora melalui PPDI ini, tentunya akan kami jadikan pembahasan lebih lanjut,” sambut Purwadi ketika menerima perwakilan PPDI Blora.

Sementara itu Ketua Paguyuban BPD Kabupaten Blora, Ahmad Ndory mengaku keberatan dengan SE itu. Menurutnya, pelarangan BPD menjadi anggota PPK sebagai bentuk pembatasan hak-hak warga di dalam pelaksanaan Pilkada.

“Kami jelas keberatan dengan SE itu mas. Itu sama saja membatasi hak-hak kami (BPD) di dalam ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu”, ucapnya.

Ketua BPD Desa Kamolan, Imam Sofyan mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, SE tersebut dinilai tidak adil bagi anggota BPD.

“Lha PNS saja yang sudah dapat gaji tiap bulan boleh, masak kita gak boleh. Kan jelas tidak masuk akal,” ucap Imam.

Sebagai bentuk keberatannya ini, Dia bersama paguyuban BPD se Kabupaten Blora, berencana akan menggelar audiensi bersama DPRD dan Sekda Kabupaten Blora.

“Nanti malam kita akan rapatkan bersama. Kita akan bertemu dan beraudiensi dengan DPRD dan Sekda. Tuntutan kita agar kita dapat perlakuan yang sama. Kita diperbolehkan jadi anggota PPK,” paparnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten Blora, I Komang Gede Irawadi saat dikonfirmasi media mengatakan, pelarangan Kepala Desa, Anggota BPD, dan Perangkat Desa menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS agar mereka bisa lebih fokus pada pelaksanaan tugas pengawasan di Desa.

“Kebijakan regulasi terkait BPD menjadi wewenang Bupati. Sehingga berdasarkan pertimbangan itu BPD bisa lebih fokus pada tugas pengawasan di desa. Mewujudkan netralitas, kondusivitas dan keamanan ketertiban di wilayah masing-masing Desa”, ucap Sekda.

dari berbagai sumber

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *