Soedjoko Sesalkan Gaji Perangkat DesaTertunda Gara-Gara Belum Lunas PBB



Bojonegoro – Beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro tidak dapat mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap terakhir tahun 2020). Diantara desa-desa tersebut adalah lima desa yang berada di wilayah Kecamatan Kota (Bojonegoro).

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bojonegoro Soedjoko menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dia dapatkan, tidak cairnya ADD tahap terakhir disebabkan tidak terpenuhinya target pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020. Besaran yang dipatok oleh Pemkab Bojonegoro sebesar 95 persen dari total kewajiban PBB di masing-masing desa. Padahal salah satu sumber gaji dari para perangkat desa adalah dari ADD.



“Padahal tahun sebelumnya bisa cair” Kata Sujoko

Lanjut Sujoko, sebenarnya para perangkat telah berusaha maksimal untuk melakukan pungutan PBB tersebut tetapi wajib pajak (WP) yang tidak melunasi kewajibanya. Sujoko berharap ada keluwesan dari pihak Pemkab Bojonegoro agar ADD tahap terakhir tetap bisa cair sehingga gaji para perangkat desa dapat dibayarkan, karena itu hak dari para perangkat desa.

Kepala Seksi Bina Keuangan Desa Haris Efendi menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro dan sesuai dengan target penerimaan PBB dari Badan Pendapatan Daerah, maka ADD tahap terakhir dapat dicairkan jika sudah memenuhi target yang ditetapkan

“Betul mas, tidak dapat cari jika tidak sesuai target” Kata Haris-panggilanya-



Pada Perbup nomor 32 tahun 2015 pasal 15 ayat 1 Menyebutkan bahwa Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah sebagi berikut: pada butir a. 2. Menyebutkan telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan , untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenan.

Hal tersebut diperkuat dengan perbup nomor 16 tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa tahun 2020, pasal 3 ayat 2 menyebutakn Penyaluran sebagimana dimaksud dapat diberikan dengan pertimbangan apabila pemerintah desa telah memenuhi target PBB P2 yang ditetapakan untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenan.

sumber berita



Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *