Solusi Permasalahan Perangkat Desa, Undang-Undang Perangkat Desa atau Revisi Undang-Undang Desa ?



Perangkat Desa atau pamong desa adalah salah satu profesi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Profesi yang ada semenjak jaman sebelum kemerdekaan ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang tinggal di perdesaan.

Semenjak terbitnya undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 dan diperkuat dengan adanya PP No 11 tahun 2019, yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap perangkat desa, menjadikan profesi ini menarik banyak kalangan dalam setiap kali proses pengisian lowongan perangkat desa.

Dengan pendapatan setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 2A, atau minimal Rp. 2.022.000,- tentu membuat pencari kerja melirik setiap ada lowongan pengisian perangkat desa. Hal ini masih ditambah dengan adanya jaminan sosial kesehatan melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.



Namun menjadi hal yang ironis manakala Pemerintah Pusat melalui berbagai peraturan yang diterbitkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perangkat desa, masih saja ada beberapa daerah yang tidak sejalan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan Pemerintah Pusat tersebut.

Masih saja ada kasus-kasus yang merugikan posisi dari perangkat desa itu sendiri, mulai dari pemberhentian perangkat desa tanpa prosedur, belum sesuainya penghasilan tetap yang diterima perangkat desa dengan PP No 11 Tahun 2019, bahkan masih saja ada beberapa Kabupaten yang perangkat desanya molor berbulan-bulan belum menerima penghasilan tetap yang menjadi hak nya.

PPDI sebagai wadah profesi perangkat desa terbesar di tanah air tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian yang merugikan perangkat desa tersebut. Setelah berhasil “menge-gol-kan” peraturan terkait penghasilan tetap setara PNS golongan 2A sebagaimana disebut diatas, Pengurus Pusat PPDI dibawah komando Mujito, selaku Ketua Umum PPDI, berusaha  dan terus berusaha melakukan lobi-lobi ditingkat pusat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perangkat desa dalam melaksanakan pekerjaannya.



Salah satu usaha yang akan ditempuh seiring dengan pergantian tahun ini, PP PPDI menginisiasi untuk melakukan revisi UU Desa terutama pasal-pasal yang terkait kedudukan dari perangkat desa. Hal ini sejalan dengan komunikasi yang terjalin secara intens dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, bahwa diperlukan peraturan yang lebih khusus terkait dengan perangkat desa.

Dalam berbagai diskusi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak pun, mengerucut pada 2 kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan perangkat desa yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di tanah air. Yang pertama sesuai yang disebut diatas, adanya revisi UU Desa dan kedua yang lebih spesifik perlu adanya Undang-Undang Khusus Perangkat Desa.

Tentu ada keuntungan dan kerugian ketika 2 opsi tersebut ditempuh oleh PPDI kedepannya, seperti butuh waktu yang tidak sebentar dan dana yang tidak sedikit dalam menempuh kedua opsi diatas. Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian juga, yaitu timming yang tepat dalam memperjuangkan baik itu revisi UU Desa atau inisiasi dari terbitnya Undang-Undang Khusus Perangkat Desa. Bersambung ……….

(Tulisan ini merupakan satu opini pribadi dari redaksi)



4 komentar untuk “Solusi Permasalahan Perangkat Desa, Undang-Undang Perangkat Desa atau Revisi Undang-Undang Desa ?”

  1. Kesetaraan terus di perjuangan,… Terima kasih PP PPDI,…
    Namun pembinaan & kecakapan serta profesionalitas perlu di gembleng agar keberadaan perades benar2 berfungsi maksimal,…
    Krn memang ada di bbrapa daerah keberadaannya hanya sebagai pelengkap saja..
    Salam dr Bunga Mayang Lampung Utara

  2. Seharusnya perangkat desa di angkat atas dasar suara masyarakat bukan kepala Desa. Itu lebih baik jika kepala Desa yg memilih. Karena potensi SDM anak” muda desa harus semakain di kembangkan.

    1. Pengangkatan Perangkat Desa atas dasar suara masyarakat tidak akan mendapatkan figur perangkat desa yang kompetitif, walaupun SDM nya rendah tetapi karena dipilih oleh masyarakat maka akan diangkat. Hal ini justeru bukan sebuahide kemajuan tetapi kemunduran dari tata aturan yang saat ini telah diperjuangkan. Maaf saya sangat tidak sependapat.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *