Sukses Kembalikan Status Perangkat Desa, PPDI Propinsi Bengkulu Perjuangkan Siltap Sesuai PP No 11 Tahun 2020




Bengkulu-Poskominfo (14/09/2020) : Perlahan tapi pasti itu yang di rasakan oleh Persatuan Perangkat Desa Indoensia Provinsi Bengkulu dan Kabupaten se Provinsi Bengkulu. Karena keberhasilan ini di capai dengan kerja sama yang baik antara pengurus PPDI Provinsi Bengkulu, Kabupaten dan Kecamatan dan seluruh anggota PPDI yang ada di Bengkulu.
Keberhasilan mulai muncul saat PPDI Seluma mengembalikan Perangkat Desa yang di brehentikan oleh kepala Desanya, dengan berbagai mediasi dan cara yang terstruktural yang di komandoi oleh Ketua PPDI Seluma Herwan Mezi pada akhirnya Bupati Seluma buat surat untuk mengembalikan Perangkat Desa yang di berhentikan alhamdulillah saat ini perangkat di berhentikan sudah kembali bekerja.




Keberhasilan muncul lagi di Kabupaten bengkulu Tengah yaitu 9 Perangkat desa di berhentikan di kembalikan lagi dengan surat Bupati Bengkulu tengah, mediasi yang di lakukan oleh PPDI Bengkulu Tengah ini di komandoi oleh ketua PPDI Bengkulu Tengah Samsuri, berbagai cara juga di lakukan, mediasi ke DPRD Bengkulu Tengah, sempat terjadi penolakan dari kepala desa namun piawainya pengurus PPDI Bengkulu tengah maka akhirnya Bupati memberi surat kepada kepala desa untuk kembali bekerja perangkat di berhentikan.
Dan hal ini juga di nikmati oleh perangkat Desa yang ada di Kabupaten Kepahiang sebagai mana di tuturkan oleh wakil ketua PPDI Kepahiang Budi Oswari, pada tanggal 6 juli 2020 kami menerima SK Pemberhentian dari kepala Desa Cinta Mandi kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang termasuk saya juga ada di dalam pemecatan dan 2 orang rekan saya, karena kami nilai janggal maka kami berusaha membawa nama organisasi PPDI membuat upaya banding administratif dan menyampaikan ke camat, lalu kami koordiasi dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Kepahiang, hasil upaya banding kami maka kami hering di DPRD dan hasil hering tersebut bahwa SK Pemberhenyian kami cacat hukum dan langsung di anulir oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan SP 1 yang di tanda tangani oleh Bupati Kepahiang .



Dan pada akhirnya kepala Desa Cinta Mandi mengeluarkan surat tanggal 25 Agustus 2020 dengan nomor surat 140/242/CM/2020 perihal Pengaktifan Kembali Perangkat Desa dan BPD, surat tersebut berdasarkan surat Bupati Kepahiang Nomor 140/471/C/DPMD/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal merekomendasikan pengaktifan kembali perangkat desa yang di berhentikan dan alhamdulillah saat ini kami bertiga di berhentikan sudah kembali bekerja di desa ujar Budi.

Ibnu Majah, Ketua PPDI Prop Bengkulu dalam acara Rapimnas PPDI 2020

Ketua PPDI Provinsi Bengkulu Ibnu Majah juga menyampaikan keberhasilan tidak hanya mengaktifkan perangkat di berhentikan, keberhasilan juga tampak saat Mendagri menerima surat kami dari PPDI Provinsi Bengkulu tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Kabupaten belum melaksanakan PP 11 Tahun 2019 yaitu siltap perangkat desa setara Golongan ASN 2 A. Sebagai mana kita ketahui surat dari kementrian dalam negeri Tanggal 27 Agustus 2020 Dengan nomor surat 141/3764/BPD perihal Tanggapan Atas Pengaduan PPDI Provinsi Bengkulu surat yang di tujukan kepada Bupati Seluma, Bupati Lebong dan Bupati Kepahiang tersebut yang intinya memerintahkan kepada Ketiga Bupati tersebut untuk membuat Perbub dan menganggarkan ADD dan Pendapatan Lainnya supaya Perangkat Desa yang ada di 3 Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Seluma, Kepahiang dan Lebong supaya perangkat Desa wajib menerima Siltap Setara Golongan 2 A, sebagai mana berbunyi dalam PP 11 Tahun 2019 tersebut.



Dalam kesempatan itu Majah juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri Tito Karnavian yang telah menanggapi surat kami PPDI dari Bengkulu,

” Dengan ada surat dari mendagri tersebut maka teman kami tiga kabupaten tersebut bisa menikmati sama dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bengkulu tentang hak dan kesejahteraan mereka, ya kami sudah dapat informasi Bupati seluma dan Kepahiang manggarkan pada APBD-P 2020 ini tentang siltap setara 2 A Perangkat Desa dan Lebong, Insya Allah menyusul dengan perbubnya, karena surat mendagri tersebut jelas, ringkas dan padat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Seluma, Bengkulu Tengah dan Kaphiang yang telah membantu parades yang di berhentikan tersebut, karena pemberhentian di luar prosedur yang berlaku memang tidak bisa di lakukan apa lagi parades itu ada aturan dan undang-undang yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian, ” Kata Majah.




Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Bengkulu Bapak Rohidin Mersyah selaku dewan Pembina PPDI Provinsi Bengkulu yang telah membimbing kami dalam kemajuan PPDI Provnsi Bengkulu ini, beliau selalu memberi nasehat saat ada pertemuan dan juga Bapak Gubernur selalu memberi suport dan arahan kepada PPDI kami di setiap kegiatan ujarnya.


Lebih jauh ibnu majah juga menyampaikan memang benar keberhasilan di raih itu perjuangan semau teman-teman PPDI di Bengkulu mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat, kerja sama yang baik ini maka hasil yang kita peroleh demi kepentingan dan kesejahteraan parades Bengkulu. (Wangki)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *