Tag Archives: kemendagri

JAKARTA – Mensikapi banyaknya Pemerintah Kabupaten yang belum mencairkan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, mendapat atensi dari Kementerian Dalam Negeri. Surat undangan rapat koordinasi yang bernomor 100.3.5.3/1529/SJ, yang tertanggal 27 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. Adapun tujuan diadakan rakor ini sendiri dalam rangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran …

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa telah memiliki pejabat baru, Adalah La Ode Ahmad Pidana Bolombo yang dilantik menggantikan Eko Prasetyanto Purnomo Putro yang beralih menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang melantik 2 pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Ruang Sidang Utama (RSU) …

Jakarta – Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun instrumen monitoring dan evaluasi (monev) agar supradesa memiliki data yang terdokumentasi dengan valid.Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro menyatakan penyusunan instrumen monev sangat penting, karena pemerintah dapat memahami gambaran atas dinamika yang terjadi saat pelatihan aparatur desa.“Dari instrumen monev ini juga kita memiliki data yang terdokumentasi valid atas …

PALEMBANG — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen meningkatkan layanan pemerintah desa. Hal itu dilakukan dengan menggelar berbagai pelatihan yang melibatkan aparat desa. Salah satunya adalah Pelatihan Penguatan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) dan Pelatihan Aparatur Desa (PAD) dasar. Baca juga : Banyak Pemberhentian Perangkat Desa Di Bengkulu Utara, Begini Respon PPDI Dilansir dari laman repubilka, kegiatan ini diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan …

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah desa tidak menyia-nyiakan dana desa yang diberikan pemerintah pusat dengan jumlah sangat besar karena dana tersebut dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di desa.“Dana Desa per desa meningkat tiga kali lipat dari Rp280,3 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp907,1 juta per desa di tahun 2022. Jadi, dana desa ini jangan disia-siakan,” ujar Inspektur Jenderal …

JAKARTA – Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk. Terkait hal ini, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bupati Nganjuk merupakan perbuatan jahat. “Apa yang dilakukan oleh Bupati Nganjuk itu misconduct (perbuatan jahat). Dan apa …