Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

KUALATUNGKAL – Dalam rapat paripurna keempat terkait Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023, anggota DPRD Tanjabbar fraksi PDI Perjuangan menyoroti salah satu kades yang baru dilantik di kabupaten Tanjabbar terkait pemberhentian sepihak oleh kades, Senin (21/11/2022). Dilansir dari tribunnews.com, hal ini disampaikan lagsung oleh Hamdani ketua fraksi PDI perjuangan, dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kepala desa sungai rambai kecamatan senyerang di kabupaten Tanjabbar …

BANGKA — Tersiar kabar beberapa Kepala Desa (Kades) yang terpilih di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu bakal mengganti perangkat desanya. Dilansir dari bangkapos.com, pelaksana pilkades serentak 2022 tersebut dilakukan, pada Rabu (26/10/2022) lalu. Sedangkan untuk pelantikan itu akan dilakukan pada 7 Desember 2022 mendatang. Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa, Dinas Sosial, Pemberdayaan …

Magelang – Muh. Iflah, Perangkat Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid Magelang, berjalan sejauh 8 Km untuk mengadukan nasibnya ke DPRD pada Kamis (17/11) kemarin. Dikutip dari borobudurnews.com, aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk protes atas kesewenang-wenangan Kepala Desa dalam melakukan mutasi jabatan. Muiih Iflah yang didampingi istri dalam melakukan aksi ini memembawa tulisan “ Maaf Pak Presiden, Maaf Pak Presiden Aku …

Jakarta – PP PPDI mendesak DPR RI untuk memasukkan revisi UU No 06 Tahun 2014 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) skala prioritas di tahun 2023. Hal ini disampaikan secara langsung oleh PP PPDI disaat melakukan kunjungan ke anggota Komisi VI Ir. KRT H. Darori Wonodipiro, M.M., IPU, diruang kerjanya, Selasa (15/11) kemarin. “ Kami melihat bahwa permasalahan seputar perangkat …

Nganjuk –   Bertempat di salah satu cafe kabupaten nganjuk Divisi Bagian Hukum PPDI Bambang Budiono SH. mengadakan ngobrol pintar bersama masyarakat dan sebagian perangkat desa di kecamatan Berbek dengan tema Regulasi Kesejahteraan Perangkat Desa  Dilansir dari infopol.co.id, Bambang Budiono, menyampaikan Gelar Ngopi bareng ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada sebagian perangkat desa di kecamatan Berbek ini tentang keberadaan perkumpulan persatuan …

Lombok Tengah – Daerah Kabupaten Lombok Tengah “darurat” pemecatan perangkat desa. Hal itu dibuktikan dari puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Loteng mendatangi Kantor DPRD setempat untuk menyampaikan banyaknya pemecatan perangkat desa tidak sesuai prosedur oleh oknum kepala desa. Dilansir dari Talikanews.com, Ketua PPDI, Moh. Hariono Dihadapan Komisi IV DPRD Loteng menyampaikan tujuan kedatangan berdasarkan …

LABUSEL – Aliansi Peduli Masyarakat Silangkitang menggeruduk Kantor Kepala Desa Mandalasena, mengecam kebijakan sejumlah Pelaksana Jabatan (PJ) Kades se Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dilansir dari jawapos.com, para pejabat Kades di 6 Desa se Kecamatan Silangkitang yakni Desa Aek Goti, Binanga II, Mandalasena, Ulumahuam, Rintis, Des Suka Dame dinilai arogan mengeluarkan surat peringatan atau SP yang berujung dengan pemecatan. Kebijakan itu …

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap UUD 1945 pada Rabu (9/11/2022) dengan agenda perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 102/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh lima orang perangkat desa yaitu Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi, dan Utep Ruspendi. Dilansir dari mk.id, dalam …

Dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dibantu oleh beberapa unsur yang terdiri dari sekretariat desa yang dijabat oleh sekretaris desa, pelaksana kewilayahan yang dijabat oleh kepala dusun atau sebutan lain, dan pelaksana kewilayahan yang dijabat oleh kepala urusan, kepala seksi atau sebutan lain. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur-unsur yang secara teknis menjalankan …

PRAYA – Persoalan pemberhentian perangkat desa yang terjadi selang beberapa waktu setalah kepala desa dilantik masih menjadi perhatian para perangkat desa. Padahal melalui peraturan bupati, telah diatur ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak dilakukan sebelum enam bulan pasca kades dilantik. Terlebih lagi, amanat Perbup tersebut sudah dijelaskan saat kades dilantik pada 11 Oktober lalu. Namun demikian aturan bupati …