Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

Bandar Lampung : Data pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung hingga Oktober 2022, aduan pedesaan menduduki peringkat pertama laporan masyarakat. Aduan pedesaan yang mendominasi adalah pemecatan secara sepihak perangkat desa.  “Karena setiap tahun ini ada pemilihan kepala kampung atau kepala pekon serentak, seperti pemilihan kepala kampung di Lampung Tengah Agustus 2022 lalu, pemilihan kepala pekon di Tanggamus yang berlangsung pada 7 Juli …

Muratara – PPDI kabupaten Musi Rawas Utara gelar rapat koordinasi yang ke 10 di cafe desa Sukomoro, Selasa (11/10/2022). Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Musi Rawas Utara mengingatkan kepala desa terpilih untuk tidak memecat perangkat desa secara sepihak. Namun, harus menggunakan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dilansir dari murexs.com, Ketua PPDI Kabupaten Muratara Andri Yulianto mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan …

Minahasa Tenggara – Reses Ketua Komisi I DPRD Minahasa Tenggara Artly Kountur yang dilaksanakan di Kecamatan Belang, akhir pekan lalu mengangkat sejumlah isu, salah satunya terkait perangkat desa. “Yang menjadi perhatian terkait dengan status perangkat desa yang sebagian belum mendapatkan SK. Ini menjadi salah satu isu yang banyak dibahas,” kata Artly, sebagaimana dilansir dari antaranews.com. Ia mengungkapkan, status para perangkat …

Rokan Hilir – Beredar kabar adanya pencopotan perangkat desa oleh Penjabat Penghulu yang baru dilantik di Kabupaten Rokan Hilir. Informasi menyebut tindakan pencopotan menyasar sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun hingga ke tingkatan ketua RT/ RW. Dilansir dari sabangmeraukenews.com, adanya kabar tersebut direspon keras oleh praktisi hukum di Rohil, Radisman Saragih SH. Ia mengaku mendengar informasi tersebut, misalnya terjadi di Kepenghuluan …

Baganbatu — Persatuan Perangkat Desa Indonesia kabupaten Rokan Hilir (PPDI Rohil) menyesalkan pemberhentian sepihak sekretaris kepenghuluan Sekeladi yang menurutnya terkesan “Rambo” yang mana pemberhentian tersebut tidak disertai alasan yang jelas serta tidak sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. “Sebenarnya saya kesal juga (kenapa PJ) nggak mau Kordinasi dulu, Seharusnya regulasi yg benar adalah evaluasi kinerja perangkat nya dulu apakah salah? …

MANGGARAI – Independensi pihak Inspektorat dan Penegakan hukum Pemkab Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam penyelesaian persoalan pemberhentian Perangkat Desa Pong Lale, kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sejak 11 Januari 2022 hingga 2 Oktober 2022 belum menemui titik terang. Hal ini yang menjadi pertanyaan publik hingga menuai mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Manggarai Heribertus G.L Nabit. Dilansir dari kompas86.com, upaya …

Bandar Lampung – Imbas Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) 143 Desa di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada November 2021 lalu berimbas pada pemberhentian Perangkat Desa yang di duga Non Prosedural, OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Lampung Panggil terlapor untuk kedua kalinya dalam hal ini Kepala Desa terpilih, Camat Tanjung Raja, Camat Abung Timur, Kepala Dinas PMD,inspektorat dan Kepala Bagian Hukum …

Tanjabbar – Ultimatum keras disampaikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), pasca dilakukannya Pilkades serentak pada tahun 2022 ini. Dilansir dari wartasidik.co, PPDI berjanji bakal mengawal dan mengadvokasi dan mengawal para para perangkat desa di Kabupaten Tanjabbar nanti jika terdapat Kepala Desa (Kades) terpilih yang melakukan pemecatan Perangkat Desa tanpa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam …

Selong, Pemda Kabupaten Lombok Timur kembali mengajukan tiga rancangan peraturan daerah yang dibahas pada rapat paripurna ke-2 masa sidang I di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur pada hari Senin (19/9). Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy hadir bersama Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur. “Pengajuan tiga buah Raperda pada masa sidang kali ini merupakan suatu …

PESISIR BARAT- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesisir Barat (Pesibar), M. Nursin Candra, S.Pd., M.M., mengingatkan peratin (desa) tak asal mengganti perangkat pekon tanpa alasan mendasar. Ia mengimbau agar semua peratin se-Pesibar tak membuat gaduh. Ia menilai, pergantian aparat pekon tak sesuai dengan aturan maka peratin menciptakan gaduh di tengah masyarakat. “Bila hal itu terjadi, sesuai dengan regulasi yang ada, …