Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

Bengkulu – Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu mendesak kepada bapak Gubernur Bengkulu dan Bupati Bengkulu Utara serius menanggapi surat yang datang dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 140/4049/SJ yang di tujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia kecuali Gubernur DKI Jakarta, surat teratnggal 15 Juli 2022 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. Ketua PPDI Provninsi Bengkulu Ibnu Majah Amd Kom …

Cirebon – Banding dimenangkan Hj. Rosidah, Kuasa Hukum dari LKBH PPDI Jawa Barat, Dian Darda, meminta kepada Pemdes, dalam hal ini Kuwu Desa Sedong kidul, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, untuk mengembalikan Hak Dan kedudukan Hj.Rosidah sebagai Perangkat Desa setempat.Hal ini disampaikan Dian Darda, usai bersilaturahmi Ke Desa Sedong kidul, Senin, 25/07/2022. “Atas keputusan Banding yang  dimenangkan oleh Hj. Rosidah, kami …

Jelang masa transisi pergantian Kepala Desa (Kades) terpilih periode 2022-2028. Segenap jajaran perangkat desa (Parades) yang tergabung di dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Marga Sakti Sebelat (MSS) mendatangi Kantor Camat MSS.  Dilansir dari radarutara.disway.id, kedatangan PPDI MSS ke Kantor Camat MSS pada hari Senin (25/7), kemarin itu. Tak lain untuk melakukan silaturahim dan koordinasi terhadap pemerintahan Kecamatan …

KULONPROGO – Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kulonprogo bisa dinaikkan menjadi 15 persen. Asal satu, dibantu dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti diketahui, sekarang ADD masih di posisi minimal (10 persen). Dilansir dari krjogja.com, hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Akhid Nuryati SE pada Musyawarah Daerah (Musda) 2 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kulonprogo, di Gedung Serba Guna …

Langgara – Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam PPDI Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Bupati dan Kantor DPMD Konkep, pada Senin (25/07). Unjuk rasa yang baru pertamakali dilakukan oleh PPDI Konawe ini mensikapi maraknya pemberhentian perangkat desa sebagai bagian dari proses pemilihan kepala desa. Aksi ini sendiri diikuti kurang lebih 300 orang anggota PPDI dengan mengusung …

Rohil – Diduga Marzuki selaku Datuk Penghulu Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ( Rohil ) telah menyalah gunakan wewenang pada jabatannya.  Pasalnya, tidak hanya memberhenti dan mengganti secara sepihak Sekdesnya atasnama Ilham Syaputra, tapi juga menugaskan adik kandung nya sebagai Sekdes di kantor Kepenghuluan Putat tersebut. Dilansir dari suarariaupos.com, terkait pemecatan itu, Ilham Syaputra saat dijumpai pada Sabtu …

LUBUK PINANG – Banyaknya Pemerintah Desa (Pemdes) yang telah meroling perangkat desa atau memberhentikan perangkat desa secara sepihak.  Dilansir dari radarmukomuko.com, Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko,  menyatakan bahwa bila ada oknum kepala desa yang melakukan pergantian  perangkat desanya secara sepiha. Maka keputusan itu dinyatakan tidak sah. Kecuali dengan mekanisme atau aturan yang ada. Untuk itu, para Kepala Desa …

Jakarta – Kabar perkembangan dari Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang menjadi salah satu perjuangan PPDI, menemui babak baru. Hal ini seiring dengan informasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro, disaat menemui Ketua Umum PPDI Moh. Tahril, Kamis (14/07) beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PPDI Moh. Tahril tampak didampingi oleh Wasekjen …

Bandar Lampung – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan pengawasan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) dan prosedur pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa. Dilansir dari wartalampung.id, pihaknya telah menerima laporan masyarakat perihal penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Nur …

Gorontalo – Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo menemukan maladministrasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam melakukan evaluasi kinerja dan pemberhentian perangkat desa. Dilansir dari antaranews.com, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi. Berupa penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam proses evaluasi kinerja …