Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

LAHAT – Terhitung 25 April 2024 Kepala Desa (Kades) tidak bisa sembarangan memecat perangkat desa. Kecuali yang bersangkutan membuat kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, bercermin dari kejadian selama ini, yang mana, kades secara sepihak memberhentikan mereka tanpa alasan jelas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lahat mengambil langkah dengan membuat aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggajian Desa (Semidang). “Betul, pada aplikasi …

PATI – Direncanakan bulan Mei akan diadakan pengisian perangkat desa di Pati, terpaksa mengalami perubahan jadwal. Mundurnya pengisian perades ini disebabkan anggarannya tak memadai. Sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, perades yang kosong secara keseluruhan ada 471 orang. Terdiri dari 55 Sekretaris Desa (Sekdes) dan 416 Kaur, Kasi serta Kadus. Kekosongan perades itu …

KARAWANG – Mengantisipasi makin banyaknya permasalahan-permasalahan dalam Pemerintah Desa, PPDI Karawang berkirim surat yang ditujukan ke Bupati Karawang, terkait dengan permohonan audensi seputar penguatan regulasi tentang perangkat desa. Surat dengan nomor : 239/004/PPDI-KRW/2024. tanggal 19 April 2024 , Perihal : Permohonan Audensi/ Hearing PPDI Karawang dengan Bupati Karawan ini, disampaikan oleh Pengurus PPDI Karawang melalui Staff Bupati pada Jum’at (19/04/2024). …

Dalam aturan terbaru di revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah di sahkan oleh DPR RI pada awal bulan Maret yang lalu, proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati. Hal ini mengalami perubahan dari aturan sebelumnya, dimana rekomendasi tersebut “hanya” dari BPD dan Camata. Perubahan regulasi seperti disebut di atas, diatur perubahan pasala …

LOMBOK UTARA – Pembahasan perubahan peraturan daerah (Perda) tentang pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Lombok Utara, telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama DPRD. Urgensi perubahan Perda ini sendiri untuk menyesuaikan kembali dengan ketentuan baru yang sejalan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan. …

Batang – Haji Karnoto, nama satu ini sudah tidak begitu asing bagi perangkat desa di wilayah Kabupaten Jawa Tengah. Sosok tinggi besar yang menjadi orang nomer satu di Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batang, yang selalu eksis mengawal perjuangan perangkat desa. Pria paruh baya kelahiran tahun 1970 silam ini, berasal dari Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang. Meski menjadi seorang …