Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

Gercep PPDI Timor Tengah Utara Mensikapi Permasalahan Perangkat Desa, Ini Yang Disampaikan Ke Bupati

KEFAMENANU – Mensikapi penghasilan tetap (siltap) Perangkat Desa yang belum sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No 11/2019, PPDI Timor Tengah Utara berharap ada kenaikan. Ketua PPDI  Timor Tengah Utara, Primus Feka meminta Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Juandi David untuk perhatikan penghasilan tetap perangkat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penghasilan tetap yang diterima perangkat desa bisa dinaikkan sedikit …

Read More »

Jelang Desak Revisi UU Desa, Wakil Ketua DPR Berikan Pesan Penting Untuk Kepala Desa

Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak sejumlah organisasi kepala desa turut membahas revisi Undang-undang Desa. Tujuannya agar jangan pembahasan revisi UU tersebut hanya menguntungkan partai politik tertentu pada tahun politik 2024 yang sensitive, seperti yang dilansir dari laman rri. “Para kepala desa aktif meminta revisi, jadi mereka harus membahasnya bersama fraksi-fraksi di DPR,” ujarnya, Selasa (16/1/2024). Sehingga, …

Read More »

7 Bulan Belum Terima Siltap, Perangkat Desa Desak Pecat Kepala BPKAD

Mamasa – Bupati Mamasa didatangi perangkat desa yang menuntut pembayaran penghasilan tetap (Siltap) yang sudah 7 bulan menunggak pada 2023.Tunggakan Siltap yang belum dibayarkan sekitar Rp 30 miliar. “Sudah tujuh bulan kami tidak mendapatkan hak kami untuk tahun 2023,” kata koordinator aksi, Andi Guntur kepada wartawan, Senin (15/1/2024). Dilansir dari detiknews, Aksi unjuk rasa para perangkat desa ini diawali dari …

Read More »

DMPD Lampung Timur Tegas Sikapi Kades Muara Jaya Yang Berhentikan Perangkat Desa-nya

Lampung Timur – Polemik  Pemberhentian sepihak   perangkat dan aparatur desa  Muara Jaya, Sukadana,Lampung Timur menemui babak baru. Heryansyah, Sekretaris DPMD Lampung Timur menyampaikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mematuhi regulasi yang ada. “ Tentu harus mengacu pada UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri  67 Tahun 2017,” ujar Heryansyah ketika dihubungi melalui sambungan telepon. Disampaikan …

Read More »

Di Wonogiri ! Kurang Sreg Dengan Pimpinan, Perangkat Desa Ini Memilih Berkantor Di Kecamatan

Wonogiri – Pelayanan masyarakat di Desa Ketos, Paranggupito, Wonogiri sudah sejak Desember 2023terakhir dilakukan di Kantor Kecamatan Paranggupito. Perangkat desa hingga kini belum mau berkantor di Balai Desa dikarenakan hubungan kerja dengan  Kepala Desa Ketos, kurang harmonis. “Saat ini perangkat Desa Ketos masih berkantor di Kantor Kecamatan Paranggupito. Persoalannya memang belum selesai. Saya belum bisa ngomong banyak karena itu kebijakan …

Read More »

Kepala Desa Baru Dilantik Pecat Perangkat-nya, Pemkab Lampung Timur Berikan Peringatan Keras

Lampung Timur – Nasib perangkat desa Muara Jaya,kecamatan Sukadana,kabupaten Lampung Timur diberhentikan Kepala Desa yang baru saja dilantik menemui titik terang. Bupati melalui Sekretariat Daerah Lampung Timur langsung merespon dengan menerbitkan surat berisi pedoman dan tata cara pemberhentian perangkat desa yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Lampung Timur. Surat dengan nomor 414.4/ 19 /09-SK/2024 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut …

Read More »

Aneh! 8 Perangkat Desa Di Lampung Timur Dipecat Bukan Dengan SK Kepala Desa, Tapi Surat Pemberitahuan

Lampung Timur – Edi Sutono Kepala desa Muara Jaya,kecamatan Sukadana,kabupaten Lampung Timur yang baru saja dilantik pada 29 Desember 2023 yang lalu, membuat sensasi dengan memecat sejumlah perangkat desa. Kejadian ini menjadi terasa sangat janggal mengingat alasan yang digunakan Kades baru ini soal absensi kehadiran dari perangkat desa yang diberhentikan. Dilansir dari Media Lintas Timur News, Edi Sutono menyampaikan melakukan …

Read More »

Antipasi Bongkar Pasang Perangkat Desa Pasca Pelantikan Kuwu, Bersama LBH Bibit PPDI Cirebon Siapkan Bantuan Hukum

Cirebon – PPDI Cirebon menyiapkan bantuan hukum bagi perangkat desa melalui penandatanganan kerjasama dengan LBH Bibit, pada Jum’at (5/01/2024) di Pendopo Bupati Cirebon. Kerjasama yang dilakukan dengan LBH Bibit yang dipimpin oleh , Advokat Qorib Magelung ini sendiri dilaksanakan seusai pelantikan kepengurusan PPDI Kecamatan Se- Cirebon oleh Bupati Cirebon. “Selain itu, kami juga memperpanjang MoU dengan LBH Bibit yang dipimpin …

Read More »

Status Kepegawaian Perangkat Desa, Berharap Pemerintah Memasukan Dalam DIM Revisi UU Desa

Jakarta – Usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 1 periode menjadi satu pokok pembahasan penting dalam revisi Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa. Sejak awal 2023 lalu, sejumlah organisasi kepala desa hingga aparat desa mulai rutin menggelar aksi di depan kompleks parlemen. Beberapa organisasi itu seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), …

Read More »

Komunikasi Dengan Ketua Komisi 2 DPR RI, Pembina PPDI Jawa Tengah Siap Berkontribusi Dalam Pokja Revisi UU Desa

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR bersepakat membentuk kelompok kerja (Pokja) dengan organisasi kepala desa (kades) untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesepakatan itu terjadi setelah Puan menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023). “Jadi kami sudah menyepakati pada hari ini bahwa …

Read More »