Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

Lampung Timur – Edi Sutono Kepala desa Muara Jaya,kecamatan Sukadana,kabupaten Lampung Timur yang baru saja dilantik pada 29 Desember 2023 yang lalu, membuat sensasi dengan memecat sejumlah perangkat desa. Kejadian ini menjadi terasa sangat janggal mengingat alasan yang digunakan Kades baru ini soal absensi kehadiran dari perangkat desa yang diberhentikan. Dilansir dari Media Lintas Timur News, Edi Sutono menyampaikan melakukan …

Cirebon – PPDI Cirebon menyiapkan bantuan hukum bagi perangkat desa melalui penandatanganan kerjasama dengan LBH Bibit, pada Jum’at (5/01/2024) di Pendopo Bupati Cirebon. Kerjasama yang dilakukan dengan LBH Bibit yang dipimpin oleh , Advokat Qorib Magelung ini sendiri dilaksanakan seusai pelantikan kepengurusan PPDI Kecamatan Se- Cirebon oleh Bupati Cirebon. “Selain itu, kami juga memperpanjang MoU dengan LBH Bibit yang dipimpin …

Jakarta – Usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 1 periode menjadi satu pokok pembahasan penting dalam revisi Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa. Sejak awal 2023 lalu, sejumlah organisasi kepala desa hingga aparat desa mulai rutin menggelar aksi di depan kompleks parlemen. Beberapa organisasi itu seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR bersepakat membentuk kelompok kerja (Pokja) dengan organisasi kepala desa (kades) untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesepakatan itu terjadi setelah Puan menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023). “Jadi kami sudah menyepakati pada hari ini bahwa …

Loteng – Ahmad Heri Setiawan dari Desa Mekar Damai selaku Ketua PPDI Loteng menyampaikan bahwa selama ini Kades terkesan arogan dalam pemerintahannya. Terutama mengenai sikap Kades yang semena-mena memecat para perangkat Desa tanpa alasan yang jelas. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok Tengah menyatakan bahwa rata-rata Kepala Desa (Kades) bersifat arogan terhadap para perangkat desa. Hal itu disampaikan puluhan anggota …

BAGANSIAPIAPI — Nina Siahaan, Ketua PPDI Propinsi Riau hadiri penyerahan Nomor Induk Perangkat Kepenghuluan (NIPK) Se-Kecamatan Bangko, pada Rabu (15/11). Sebelum penyerahan ratusan NIPK tampak Camat Bangko Aspri Mulya S.STP,M.Si pimpin apel Akbar perangkat Kepenghuluan Se Kecamatan Bangko, Rokan Hilir. Apel digelar Rabu (15/11) di halaman kantor Kecamatan Bangko, Jalan Pelabuhan Baru.  Baca juga : Dengan Bercucuran Airmata, Ketua PPDI …

Bengkulu Utara – Polemik terkait dana tunjangan perangkat desa Bengkulu Utara yang sempat dikurangi beberapa waktu yang lalu,mulai mendapat titik terang. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Margono S.Pd mengatakan, terkait anggaran tunjangan kinerja maupun tunjangan BPJS tenaga kerja perangkat Desa yang sempat di kurangi dalam menulangan bencana virus Covid-19 beberapa waktu lalu, …

Jambi – Ketua PPDI Kerinci Aswardi, menyambut gembira atas pelantikan Asraf S.Pt, M,Si, sebagai PJ Bupati Kerinci oleh Gubernur Jambi pada Sabtu (4/11). Aswardi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Pungut Hilir ini, menilai pengalaman dibidang pemerintahan yang sudah di alami Asraf S,Pt., M.Si akan membuat jabatan Pj Bupati lebih memahami kondisi desa. Baca juga : Dilantik Pimpin PPDI Pangandaran, …

Cianjur –  Sebanyak 3.758 orang perangkat desa di Kabupaten Cianjur telah menerima Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Ribuan NIPD tersebut  diserahterimakan ke aparatur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, serta kepala dusun (kadus). Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, NIPD merupakan bentuk legalitas dan memberikan kepastikan kepada para perangkat desa. …

Bengkulu Utara – PPDI Bengkulu Utara ancam gerakkan ribuan anggota untuk melakukan aksi damai, langlah ini terpaksa ditempuh setelah merasa dikibuli oleh Sekda Bengkulu Utara. Kepada awak media pada Minggu (29/10) Gawardi, SH. Pengurus PPDI Bengkulu Utara menyampaikan kekecewaannya karena janji Setda yang akan mengakomodir tuntutan PPDI terkait pengembalian tunjangan, belum direalisasikan sampai sekarang. “ Waktu Silatda 1 beberapa bulan …