Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

JAKARTA – Menjelang pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pada Senin 05 Februari 2024 DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkannya sudah tercapai kesepakatan pembahasan tingkat I revisi UU Desa. Butir-butir kesepakatan legislatif dan pemerintah antara lain, masa jabatan kades menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode. Ada pula disebutkan calon kades tunggal bisa ditetapkan tanpa perlu melawan …

Meranti –  Tidak banyak aktivis PPDI yang rela mnegorbankan waktu untuk kepentingan organisasi, terutama dari kalangan wanita.Dari sekian aktivis wanita itu terdapat satu sosok yang bernama Yuliana, Ama.Pd, seorang wanita tangguh dari Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Yuliana atau sering dipanggil Ulik ini merupakan salah satu unsur perangkat desa di Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti. Sosok yang …

Sidrap — Aksi demo yang melibatkan perangkat yang dipecat oleh Kepala Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Bahar Idris dan warga masyarakat berlangsung di wilayah Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Rabu, (28/02/2024).  Dilansir dari beritasatu, demonstrasi yang berlangsung tersebut meluas dari tuntutan terhadap Kepala Desa Mattirotasi terkait pemecatan 5 perangkat desa secara sepihak dan tidak mendasar, hingga ke proyek pembangunan di …

Sidrap – Lima orang Perangkat Desa Mattirotasi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), dikabarkan dipecat karena tidak memilih calon legislatif (caleg) arahan Kepala Desa Mattirotasi, Bahar Idris. Perangkat Desa Mattirotasi yang diduga dipecat atas nama Asmi saat dihubungi membenarkan hal itu. “Iya pak kami dipecat gara-gara beda pilihan caleg dengan pak desa (Bahar Idris),” ucap Asmi seperti yang dilansir …

Bengkulu – Kepala Desa Suro Muncar, Kecamatan Ujanmas, Kepahiang, terancam dilaporkan ke Kepolisian, sebagai imbas dari pemberhentian sepihak perangkat desa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengutarakan hal tersebut setelah mempelajari kasus pemberhentian 4 orang perangkat desa di Suro Muncar. Dikutip dari mediabengkulu,  Edwar Samsi mengatakan sikap kepala desa tersebut sudah keterlaluan. Padahal sebelumnya Bupati Kepahiang, Hidayatullah …

Ende – Ketua PPDI Kabupaten Ende menilai pemberhentian perangkat Desa Wologai, Kecamatan Ende, Ende, tidak sesuai dengan peraturan berlaku. Hal ini disampaikan sesaat setelah acara Rakor Awal Taun PPDI Ende, di Desa Ndungga Kecamatan Ende Timur, Jum’at (23/02/2024) kemarin. Maximus Osakrius Laka merupakan Kepala Urusan Tata usaha dan Umum Desa Wologai kecamatan Ende Kabupaten Ende NTT, yang diberhentikan tidak sesuai …

KEFAMENANU – Mensikapi penghasilan tetap (siltap) Perangkat Desa yang belum sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No 11/2019, PPDI Timor Tengah Utara berharap ada kenaikan. Ketua PPDI  Timor Tengah Utara, Primus Feka meminta Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Juandi David untuk perhatikan penghasilan tetap perangkat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penghasilan tetap yang diterima perangkat desa bisa dinaikkan sedikit …

Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak sejumlah organisasi kepala desa turut membahas revisi Undang-undang Desa. Tujuannya agar jangan pembahasan revisi UU tersebut hanya menguntungkan partai politik tertentu pada tahun politik 2024 yang sensitive, seperti yang dilansir dari laman rri. “Para kepala desa aktif meminta revisi, jadi mereka harus membahasnya bersama fraksi-fraksi di DPR,” ujarnya, Selasa (16/1/2024). Sehingga, …

Mamasa – Bupati Mamasa didatangi perangkat desa yang menuntut pembayaran penghasilan tetap (Siltap) yang sudah 7 bulan menunggak pada 2023.Tunggakan Siltap yang belum dibayarkan sekitar Rp 30 miliar. “Sudah tujuh bulan kami tidak mendapatkan hak kami untuk tahun 2023,” kata koordinator aksi, Andi Guntur kepada wartawan, Senin (15/1/2024). Dilansir dari detiknews, Aksi unjuk rasa para perangkat desa ini diawali dari …

Lampung Timur – Polemik  Pemberhentian sepihak   perangkat dan aparatur desa  Muara Jaya, Sukadana,Lampung Timur menemui babak baru. Heryansyah, Sekretaris DPMD Lampung Timur menyampaikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mematuhi regulasi yang ada. “ Tentu harus mengacu pada UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri  67 Tahun 2017,” ujar Heryansyah ketika dihubungi melalui sambungan telepon. Disampaikan …