Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

Cianjur –  Sebanyak 3.758 orang perangkat desa di Kabupaten Cianjur telah menerima Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Ribuan NIPD tersebut  diserahterimakan ke aparatur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, serta kepala dusun (kadus). Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, NIPD merupakan bentuk legalitas dan memberikan kepastikan kepada para perangkat desa. …

Bengkulu Utara – PPDI Bengkulu Utara ancam gerakkan ribuan anggota untuk melakukan aksi damai, langlah ini terpaksa ditempuh setelah merasa dikibuli oleh Sekda Bengkulu Utara. Kepada awak media pada Minggu (29/10) Gawardi, SH. Pengurus PPDI Bengkulu Utara menyampaikan kekecewaannya karena janji Setda yang akan mengakomodir tuntutan PPDI terkait pengembalian tunjangan, belum direalisasikan sampai sekarang. “ Waktu Silatda 1 beberapa bulan …

Kasongan – Ketua PPDI Katingan John Priadinata menghimbau perangkat desa untuk bersikap netral dalam mensikapi Pemilihan Kepala Desa yang akan dilangsungkan pada Kamis (26/10). Sebanyak 37 desa di wilayah Kabupaten Katingan bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang tersebar di 9 wilayah kecamatan. Baca juga : Jika Benar Gubernur Sulawesi Tengah Pinta Perangkat Desa Untuk Tidak Takut Pilkades Serentak …

Cirebon – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Barat Sutara menyampaikan organisasi akan memberikan pembelaan bagi anggota jika ada sengketa pasca Pemilihan Kuwu. Hal ini disampaikan mensikapi dinamika yang sering terjadi pasca pemilihan kuwu, utamanya di wilayah Kabupaten Cirebon. Baca juga : Belum Juga Terbit NIPD, PPDI Garut Siapkan Study Banding Ke Tasikmalaya “ Bongkar pasang Perangkat Desa yang …

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (03/10/2023). Pengesahan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dikutip dari laman Setkab, salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta …

Ende – Sengketa pemberhentian 4 orang perangkat desa Mbotutenda, Ende menemui babak baru, hal ini terjadi seiring dengan hasil keputusan mediasi yang difasilitasi oleh DPMD Ende pada, Senin(16/10) kemarin. Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa Mbotutenda akhirnya dikembalikan pada posisinya, hal ini seiring dengan kesepakatan yang diambil dalam mediasi . Baca juga : Tidak Hiraukan Rekomendasi Camat, Kades Mbotutenda …

SBD – Nasib tragis dialami Jemikson Dappa, salah seorang perangkat desa di Kabupaten Sumbawa Barat Daya, yang diberhentikan usai membongkar dugaan korupsi di Desa tersebut. Jemikson Dappa kepada media mengaku jika dirinya telah diberhentikan dari 12 Oktober 2023, Jemikson merasa tak ada kesalahan namun tiba-tiba dihentikan sebagai perangkat desa oleh Plt. Kepala Desa (Kades) Denduka. “Plt. Kades Desa Denduka memutuskan …

Bulukumba – Komisi A melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba, Jumat (13/10/2023) kemarin. RDP ini diadakan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat Desa Lembang, Kecamatan Kajang. Dalam rapat ini Komisi A mengundang Camat Kajang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Ketua PPDI Kab Bulukumba serta Kepala  Desa Lembang dan BPD …

Ende – Kasus pemberhentian tanpa prosedur yang dialami 4 orang perangkat desa Mbotutenda, Ende Kabupaten Ende mengalami kemajuan, hal ini seiring dengan terbitnya surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) pada Rabu (11/10). Elisius B.A, Sekretaris PPDI Kabupaten Ende menyampaikan informasi bahwa dalam surat dengan nomor DPMD.140/380/X/2023 tersebut berisikan undangan kepada Kepala Desa Mbotutenda  dan Camat Ende, serta perangkat …

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro pinta aparatur desa untuk produktip bukannya konsumtif. “Ini permasalahan kita. Artinya belum produktif, masih konsumtif,” kata Eko saat membuka acara pelatihan aparatur desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu (11/10/2023). Baca juga : Dukung Jum’at Salam, PPDI NTB Siap …