Cirebon – PPDI Cirebon mengadakan pertemuan dengan purna bhakti perangkat desa di salah satu Rumah Makan yang berada di bilangan Tol Ciledug, Kabupaten Cirebon, Sabtu (02/12). “Kami merupakan para purna bhakti perangkat desa di Kabupaten Cirebon yang juga dulu sebagai perintis, pendiri dan penggagas terbentuknya Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon,” ungkap Abdul Haris Hermawan salah satu panitia acara, …
Read More »Tag Archives: revisi uu desa
Dibanding Revisi UU Desa, Benarkah Pemerintah Cenderung Pilih Mengesahkan Revisi PP No 11 Tahun 2019 ?
Proses revisi Undang-Undang No 06 Tahun 2014 telah berjalan selama berbulan-bulan, sampai pada masa kampanye pemilu 2024, belum ada kepastian kapan revisi undang-undang ini akan di sahkan. Seperti ada tarik ulur kepentingan dalam proses pengesahan dari revisi undang-undang desa ini. Ditengah proses revisi undang-undang desa yang info terakhir ditekan agar dapat disahkan pada sidang paripurna 5 desember 2023, terselip kabar …
Read More »Revisi PP 11/2019 Mengatur Siltap Perangkat Desa Berdasar Pada Masa Kerja, Ini Yang Harus Dicermati
Jakarta – Beredar informasi seputar sistem penggajian perangkat desa di tahun 2024, yang mengalami perubahan dari pelaksanaan sebelumnya. Hal ini seiring dengan pertemuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan sejumlah anggota organisasi perangkat desa, di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dalam pesan singkat yang beredar di jejaring sosial yang beranggotakan perangkat desa disebutkan bahwa gaji atau penghasilan tetap perangkat desa …
Read More »Pertama Kali Di Indonesia, Bupati Pangandaran Pimpin Langsung Muscam PPDI
PANGANDARAN – Bupati Pangandaraan Jeje Wiradinata memimpin langsung Musyawarah PPDI Kecamatan, yang berlokasi di Aula Kantor Desa Pangandara, Rabu (22/11) kemarin. Agenda rutin dari PPDI Pangandaran ini bisa jadi satu-satunya di Indonesia, dimana seorang kepala daerah atau Bupati berkenan meluangkan waktunya untuk memimpin rapat PPDI. Dalam agenda tersebut, Beliau pun mengaku bahwa kehadirannya bertindak sebagai warga Pangandaran. “Mudah-mudahan MUSCAM ini …
Read More »2024, Pemerintah Berikan Kesejahteraan Perangkat Desa Layaknya PNS
Jakarta – Peraturan pemerintah no 11 2019 tidak terasa telah 4 tahun semenjak diterbitkan. Peraturan ini sendiri merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 2014 Tentang Desa. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan aparatur desa. Dan hal tersebut dilaksanakan melalui penyesuaian penghasilan …
Read More »Kukuhkan PPDI Gorontalo, Pj Sekda Dorong Perjuangkan Hak-Hak Perangkat Desa
Kota Gorontalo – Waka Sekjen PPDI Pusat, Fathur Ropiq melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Gorontalo masa bakti 2022-2027. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di aula rumah jabatan gubernur, Kamis malam (30/11/2023) . Kepengurusan PPDI Provinsi Gorontalo ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat PPDI nomor 028/SK/PP.PPDI/VIII/2023. Setelah pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo Budiyanto Sidiki mengukuhkan kepengurusan yang sama. Dalam …
Read More »Revisi UU Desa Seperti Dimonopoli Satu Kementerian, Komisi V Sentil Mendes PDTT
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengingatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT) harus secara konkrit berperan aktif dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tak hanya dimonopoli oleh salah satu pihak Kementerian saja. Dilansir dari laman resmi DPR, Hamka Baco Kady menilai justru Kementerian Desa-lah yang …
Read More »Didesak Sahkan Revisi UU Desa Pekan Depan, Begini Jawaban Ketua Baleg DPR RI
Jakarta – Menjawab desakan pengesahan revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima perwakilan APDESI di Gedung Parlemen, Rabu (29/11). Dalam agenda ini Ketua APDESI, Surta Wijaya yang didampingi Ketua MPO Apdesi Muhammad Asri Anas, mendesak DPR untuk mengesahkan Revisi UU Desa pada sidang paripurna 5 Desember 2023 pekan depan. Menjawab desakkan dari para …
Read More »Menteri Desa PDTT Sepakat, Siltap Perangkat Desa Dari APBN Langsung Ke Desa
Jakarta-Pemerintah sedang menyiapkan mekanisme baru penggajian kepala desa. Nantinya, kepala desa tidak lagi digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan langsung dari Dana Desa. “Harapannya begitu, supaya desa lebih mandiri mengelola dirinya sendiri,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023) seperti …
Read More »Hadir Pelantikan Pengurus PPDI, Begini Harapan Pj. Bupati Probolinggo
PROBOLINGGO – Penjabat (Pj.) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Probolinggo di pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Selasa (28/11/2023). Dilansir dari laman resmi pemkab Probolinggo, turut hadir Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Santiyono, Kepala Dinas PMD Fathur Rozi dan …
Read More »