Tag Archives: revisi uu desa

POLMAN – Puluhan perangkat Desa anggota PPDI Polewali Mandar (Polman) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Senin (27/11), untuk mengadu lantaran penghasilan tetap tidak terbayarkan. Dikutip dari tribunnews, Ketua PPDI Polman, Taslim Karamin mengatakan sudah lima bulan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa tidak terbayarkan. “Sudah lima bulan ini belum ada pencairan, kami mengadukan hal ini lantaran sudah menyebrang bulan,” ungkap Taslim kepada wartawan. …

Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mendesak Pemerintah dan DPR segera membahas rapat tripartit untuk mengesahkan revisi UU Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi undang-undang sebelum 5 Desember 2023. Fachrul Razi juga menjadi penasehat beberapa organisasi mengatakan bahwa DPD RI telah merampungkan dan memfinalisasi draft revisi UU Desa sebagaimana perjuangan 8 organisasi yang telah diakomodir didalam …

Jakarta – Organisasi Desa Bersatu mendatangi Badan Legislasi  DPR, untuk beraudiensi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa pada Kamis (23/11) siang. Dalam penyampaian pendapat didepan Gedung DPR RI yang sempat ada kericuhan, Desa Bersatu mendesak DPR segera mengesahkan revisi Undang undang Desa, menjadi undang-undang sebelum 5 Desember 2023. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh DPR, Desa bersatu …

Pekalongan – Penggunaan logo PPDI tanpa ijin organisasi dalam kegiatan Desa Bersatu pada Minggu (19/11), berbuntut panjang. Seperti yang di ketahui 7 organisasi desa melakukan kegiatan silaturahmi nasional Desa Bersatu yang dihadiri para perangkat desa serta cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka. Acara yang berlangsung di Arena Indonesia, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, itu sendiri menuai polemik dari beberapa …

Pekalongan  – Ketua Umum PPDI, Moh. Tahril memastikan bahwa PPDI tidak terlibat dalam agenda  Aksi Bersama gabungan organisasi desa yang akan dilaksanakan pada Kamis (23/11) pekan ini. Hal ini disampaikan menanggapi selebaran yang beredar di berbagai  WAG yang berisikan perangkat desa terkait dengan ajakan bersama untuk mendorong pengesahan revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam selebaran tersebut memuat …

Pekalongan – Ketua Umum PPDI Moh. Tahril, mengeluarkan instruksi terkait dengan rencana salah satu organisasi desa yang akan mendeklarasikan dukungan Capres di Jakarta, besok Minggu (19/11). Undangan acara tersebut yang beredar di kalangan perangkat desa melalui pesan di media sosial menyebutkan Desa Bersatu yang diinisiasi salah satu organisasi Kepala Desa akan menyelenggarakan acara dengan tema Desa Bersatu Untuk Indonesia Maju. …

Bogor – Perangkat Desa Kabupaten Bogor akan terima kado terindah sebelum masa jabatan Bupati Iwan Setiawan selesai di akhir tahun 2023 ini. Dilansir dari bogordaily.net, hal ini disampaikan Bupati Bogor Iwan Setiawan merespons positif aspirasi para perangkat desa se-Kabupaten Bogor mengenai Perbup Perangkat Desa. Sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember 2023 mendatang, Iwan menyatakan bahwa Pemkab Bogor akan segera mengesahkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perangkat Desa. Iwan …

Jakarta – Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk memperkuat pembangunan dan perekonomian desa berbasis potensi desa dengan mendorong peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN sehingga desa menerima dana desa menjadi 5 sampai dengan 10 miliar rupiah. Selain itu Komite 1 juga dorong Revisi UU Desa segera di sahkan, hal ini terungkap dalam pada rapat …

Kendal– Bupati Kendal, H. Dico M. Ganinduto, B.Sc hadiri acara pelantikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kendal, Kamis, (9/11/2023) bertempat di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal. Dikutip dari laman resmi Pemkab Kendal, Bupati Dico dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada pengurus yang baru saja Purna, baik ketua maupun seluruh jajarannya yang sudah memberikan pengabdian terbaik terhadap organisasi PPDI Kabupaten Kendal. …

Banjar – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mendorong penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dan alokasi untuk Tunjangan Hari Raya (THR) di tahun 2024. Permohonan ini disampaikan disaat melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (6/11/2023) di gedung DPRD Kabupaten Banjar. Baca juga : Selamat! Ribuan Perangkat Desa Cianjur Terima NIPD Jam’ani Ketua …