Tag Archives: revisi uu desa

Jakarta – Semakin menguat aroma penegasan dari status kepegawaian perangkat desa dalam sistem pemerintahan ke depannya. Hal ini seiring dengan informasi yang disampaikan perwakilan Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, disaat menerima Tim Pengawalan Revisi UU Desa dari PPDI pada Jum’at (27/10) yang lalu. Dalam audensi tersebut, PPDI yang dipimpin Sekjen Sujoko meminta informasi terkait perkembangan dari revisi Undang-Undang …

Jakarta – Tim Pengawalan Revisi UU Desa PPDI diterima oleh Dirjen Bina Pemerintah Desa dalam rangka Audiensi meminta kejelasan proggres pembahasan Revisi Undang undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (27 Oktober 2023). Sekjend PPDI Soedjoko didampingi Wasekjend Agus Wahyudin dan 8 Pengurus Pusat Lainya (Lilik Hamidah Pasuruan, Slamet Mubarok Bayumas, Santi Khasanah Bandung, Hartoyo Brebes dan beberapa pengurus lainya) …

Jakarta – Tim Pengawalan Revisi  UU Desa dari PPDI kembali menuju ke Jakarta untuk menindaklanjuti penyampaian aspirasi perangkat desa disela-sela pembahasan draft revisi UU tersebut. Agus Wahyudin, Wakil Sekretaris Jendral  PPDI menyampaikan bahwa pada Jum’at (27/10) Tim Pengawalan Revisi UU Desa akan diterima Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. “ Kami (PPDI) saat ini sedang menuju Jakarta dari daerah …

BANGKINANG – Ketua PPDI Provinsi Riau Nina Siahaan berharap keberadaan organisasi  dapat menjalankan peraturan perundang-undangan desa, sebab PPDI merupakan wadah perangkat desa. Pernyataan ini disampaikan ketika memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Daerah (MUSDA) I Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) 2023 di aula kantor Bupati Kampar, Selasa (24/10/2023). Tampak hadir dalam agenda tersebut  diantaranya Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus, Sekretaris PPDI …

Kasongan – Ketua PPDI Katingan John Priadinata menghimbau perangkat desa untuk bersikap netral dalam mensikapi Pemilihan Kepala Desa yang akan dilangsungkan pada Kamis (26/10). Sebanyak 37 desa di wilayah Kabupaten Katingan bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang tersebar di 9 wilayah kecamatan. Baca juga : Jika Benar Gubernur Sulawesi Tengah Pinta Perangkat Desa Untuk Tidak Takut Pilkades Serentak …

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (03/10/2023). Pengesahan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dikutip dari laman Setkab, salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta …

Jakarta – Audensi Tim Pengawalan Revisi UU Desa dari PPDI dengan Kepala Staff  Presiden (KSP) yang diwakili beberapa Deputi pada Jumat (13/10) kemarin siang, memberikan beberapa informasi penting. Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jendral PPDI Agus Wahyudin, sesaat setelah pertemuan yang diadakan di Kantor Staff Presiden di Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Baca juga : Diminta Jangan Konsumtif, …

Jakarta – Tim Pengawalan Revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa PPDI beraudiensi ke Kepala Staff Kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jum’at (13/10). Sekjen PPDI Soedjoko dan beberapa Pengurus Pusat PPDI kali ini menyampaikan aspirasi  yang pada kesempatan kali ini diterima oleh 3 Deputi Kantor Kepala Staff Kepresidenan. Adapun ketiga deputi tersebut terdiri  dari Deputi 4 Bagian Komunikasi …

TANA TORAJA – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tana Toraja (Tator) menggelar demonstrasi dan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (12/10/2023). Dilansir dari inews.id, mereka mendesak agar Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Suslsel) Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya.  Desakan tersebut buntut kebijakan alokasi 40 persen Dana Desa (DD) untuk budi daya pisang. Mereka meminta agar kebijakan yang …

Jakarta –  Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo tak ingin seragam Kepala Desa mirip dengan Kepala Daerah lainnya, karena itu justru membawa dampak buruk bagi kades dalam mengelola wilayah desa. “Akan ditata, negoro mowo toto, deso mowo coro. Desa itu ada caranya. Maka jangan sama,” kata Ganjar saat mengisi acara Forum Akademisi Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki, …