Tag Archives: revisi uu desa

Jakarta – Paiman Raharjo resmi dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) di Istana Negara, Senin (17/7). Usai dilantik, Paiman buka suara terkait sejumlah isu yang jadi fokus di Kemendes, salah satunya soal 9 tahun masa jabatan kepala desa. “Karena memang saya kan sebagai pembantu, wakilnya Pak Menteri sehingga saya akan koordinasikan …

Surabaya – Ganjar Pranowo selaku Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menemui ribuan kepala desa seluruh Jawa Timur di Surabaya. Dalam pertemuan itu, Ganjar mengajak para kades mengevaluasi Undang-Undang (UU) Desa yang saat ini dalam tahap proses pembahasan revisi di DPR RI. “Dalam silaturahmi kali ini, mumpung UU Desa dibahas, saya dulu sebenarnya (usulkan masa jabatan …

JAKARTA – Larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota ataupun pengurus partai politik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Larangan itu tercantum di dalam Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, dan Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari kompas.com, permohonan itu diajukan oleh Mahmudi, Sekretaris Desa Leran, …

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, sudah menyiapkan dua skema jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 154 Desa tahun 2024 ditunda. Dilansir dari kerawangbekasi.disway.di, skema pertama yakni menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Hal ini menyusul telah dimulainya penyusunan draf revisi Undang-Undang Nomor 6 …

Cirebon – Pada Rapat Paripurna terakhir, dalam pembahasan revisi Undang-undang Desa, seluruh anggota fraksi DPR RI telah menyutujuinya.  “Kami telah melakukan konfirmasi dan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan pembahasan Rancangan Undang-undang perubahan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terutama dikaitkan dengan masa jabatan kepala desa dari 6 diubah menjadi 9 tahun,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa …

Jakarta — Wakil Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan tidak masalah jika DPR yang menjadi pengusul revisi UU Desa. Menurutnya, pengusul Revisi UU tersebut tidak harus dari pemerintah meski desa termasuk lingkup eksekutif terkecil. Asalkan pemerintah tetap dilibatkan dalam proses pembahasan nanti. “Tidak masalah pengusul undang-undang dari DPR atau dari pemerintah, karena dalam pembahasan akan selalu melibatkan …

JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani menutup Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023. Dalam pidato penutupannya, ia menjelaskan lembaganya telah menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU usul inisiatif DPR. “Sebagai RUU usul inisiatif DPR RI, merupakan upaya untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan,” ujar Puan di Ruang …

CIREBON  – Revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa di DPR RI makin santer di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, ada 100 desa di Kabupaten Cirebon yang menggelar Pilwu di Oktober 2023 mendatang.Meski demikian, DPRD Kabupaten Cirebon tetap memastikan, pilwu serentak di Kabupaten Cirebon tetap digelar. Dilansir dari radarcirebon.disway.id, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi MSi mengaku, optimis bahwa pelaksanaan Pilwu …

PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemkab PPU untuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan desa. Sejalan dengan disepakatinya perubahan UU 6/2014 tentang Desa menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Dilansir dari mediakaltim.com, Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Sariman menganggap adanya revisi itu berkat usulan dari para kepala desa di seluruh Indonesia. Diketahui, RUU tersebut berisikan tentang perpanjangan …

Jakarta – PPDI Mesuji berharap dalam revisi UU Desa yang telah ditetapkan menjadi RUU Inisiatip DPR dapat menampung aspirasi dari perangkat desa. Hal ini disampaikan oleh Suganda, Ketua PPDI Mesuji Propinsi Lampung, disaat mengikuti audensi dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Senin (10/7) yang lalu. “ Kejelasan status kepegawaian dari perangkat desa sendiri menjadi satu hal yang penting …