Tag Archives: revisi uu desa

Jakarta – DPR RI saat ini tengah merumuskan perubahan terbatas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Selain memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, DPR juga mengusulkan kenaikan alokasi dana desa menjadi 15 persen dari dana transfer daerah. Disisi lain perjuangan perangkat desa juga menjadi fokus utama dalam pembahasan atas perubahan kedua UU …

Banjarnegara – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banjarnegara Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2023 di Bali Budaya Banjarnegara, Kamis (22/6/2023). Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso mengatakan kades perangkat perlu sinergi. Musda merupakan bagian dari amanah organisasi dan menjaga kekompakan serta solidaritas para perangkat desa. Hal itu sebagai modal suksesi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dilansir dari serayunews.com, Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso …

Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) Badan Legislasi DPR RI sepakat mengusulkan perubahan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun dalam satu periode, serta dapat dipilih kembali sebanyak dua kali.Adapun pada UU Desa, masa jabatan kepala desa termaktub 6 tahun selama satu periode, dan …

Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun draf Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari kompas.com, terdapat tiga poin utama dalam revisi tersebut yang merupakan hasil aspirasi berbagai pihak berkaitan dengan desa. “Pertama adalah yang menyangkut soal bagaimana kemudian aparat desa, tidak hanya sekedar kepada desanya, juga menyangkut …

Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan Badan Legislasi DPR mulai melakukan rapat penyusunan revisi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Salah satu poin revisi ini DPR akan mengubah masa jabatan kepala desa (Kades) dari awalnya enam tahun bisa dipilih selama tiga periode menjadi sembilan tahun untuk dua periode. “Pasal 39 diusulkan agar …

Medan – Komite I DPD RI menemukan paling tidak ada 8 (delapan) permasalahan dalam implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dilansir dari desapedia.id, kedelapan masalah tersebut antara lain: Adanya perangkat desa yang kurang memahami Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi); pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang baru tanpa melalui prosedur dan mengabaikan kompetensi; minimnya pengetahuan BPD dan …

Jakarta – Dalam pembukaan Rapat Koordinasi PPDI Propinsi Jawa Barat beberapa hari yang lalu, Ketua Umum PPDI, Moh Tahril sempat menyentil terkait dengan penghasilan tetap perangkat desa. Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PPDI menyampaikan bahwa skema penghasilan tetap yang diterima perangkat desa sekarang ini, diusulkan untuk ada perubahan atau kenaikan secara berkala. Baca juga : TUNTUT 5 HARI KERJA, PPDI …

YOGYAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar mengusulkan dana desa jadi Rp5 miliar. Menurutnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana desa efektif dalam pembangunan desa. “Banyak efektivitas penggunaan APBN melalui dana desa, momentum ini harus kita jaga bersama agar jangan sampai kesempatan emas penggunaan dana desa ini terlewatkan di masa yang akan datang,” ujarnya dikutip Antara, Rabu (17/5/2023). …

Akhir-akhir ini ramai pemberitaan tentang revisi UU No 06 tahun 2014 Tentang Desa, UU ini sendiri telah berusia 9 tahun semenjak diberlakukan pada tahun 2015 kemarin. Lalu bagaimana proses dari terbentuknya undang-undang itu sendiri? Berikut ini proses terbentuknya satu undang-undang yang dilansir dari laman jdih.bnn.go.id. Undang – undang (UU) adalah salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan peraturan perundang …

JAKARTA – Ramai-ramai kepala desa (kades) di berbagai daerah mundur dari jabatannya lantaran hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024. Di Kabupaten Buleleng, Bali, misalnya, hingga Kamis (11/5/2023), tercatat empat kades telah menyampaikan surat pengunduran diri atas alasan tersebut. Di lansir dari kompas.com, di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, hingga Jumat (5/5/2033), lima kepala desa juga menyatakan mundur karena …