Tag Archives: seleksi perangkat desa

Pangandaran – Ribuan perangkat desa di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, harus bersabar menghadapi situasi sulit. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) yang menjadi hak mereka belum sepenuhnya dibayarkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, TPAPD bagi perangkat desa di Pangandaran belum sepenuhnya tersalurkan sejak tahun 2021. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, Trisno, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini tunjangan …

PEKALONGAN – Pengurus Pusat PPDI mengagendakan untuk “sowan” kembali ke Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembahasan peraturan pelaksana dari UU No 03 Tahun 2024. Dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat PPDI dengan Nomer 050/PP.PPDI/VII/2024, tertanggal 10 Juli 2024, disebutkan bahwa agenda tersebut akan dilaksanakan di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu Jakarta Selatan, pada …

KARAWANG – Mengantisipasi makin banyaknya permasalahan-permasalahan dalam Pemerintah Desa, PPDI Karawang berkirim surat yang ditujukan ke Bupati Karawang, terkait dengan permohonan audensi seputar penguatan regulasi tentang perangkat desa. Surat dengan nomor : 239/004/PPDI-KRW/2024. tanggal 19 April 2024 , Perihal : Permohonan Audensi/ Hearing PPDI Karawang dengan Bupati Karawan ini, disampaikan oleh Pengurus PPDI Karawang melalui Staff Bupati pada Jum’at (19/04/2024). …

Dalam aturan terbaru di revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah di sahkan oleh DPR RI pada awal bulan Maret yang lalu, proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati. Hal ini mengalami perubahan dari aturan sebelumnya, dimana rekomendasi tersebut “hanya” dari BPD dan Camata. Perubahan regulasi seperti disebut di atas, diatur perubahan pasala …

LOMBOK UTARA – Pembahasan perubahan peraturan daerah (Perda) tentang pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Lombok Utara, telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama DPRD. Urgensi perubahan Perda ini sendiri untuk menyesuaikan kembali dengan ketentuan baru yang sejalan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan. …