Tag Archives: seleksi perangkat desa

Kudus – Mata pasangan suami istri (pasutri) muda di Kabupaten Kudus ini berbinar-binar dan hatinya bersuka cita. Selasa (14/2/2023) hari ini, mereka berdua kompak dinyatakan lolos sebagai perangkat Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dilansir dari murianews.com, pasutri muda ini bernama Novia Rosalina dan Mukhammad Rifail Anam. Keduanya berhasil menyingkirkan puluhan peserta lain dalam tes seleksi yang digelar Politeknik …

Sragen – Paguyuban perangkat desa (Praja) Kabupaten Sragen berharap perubahan undang-undang desa tidak merugikan para perangkat desa. Lantaran sudah berhembus wacana ada pembatasan masa jabatan perangkat yang dipersingkat. Dilansir dari jawapos.com, Ketua Praja Sragen Sumanto menyampaikan, sudah ada rapat umum dengar pendapat terkait proses RUU tersebut. Perwakilan perangkat desa beberapa waktu lalu juga sudah hadir membahas RUU itu dengan Komisi …

KUALATUNGKAL – Dalam rapat paripurna keempat terkait Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023, anggota DPRD Tanjabbar fraksi PDI Perjuangan menyoroti salah satu kades yang baru dilantik di kabupaten Tanjabbar terkait pemberhentian sepihak oleh kades, Senin (21/11/2022). Dilansir dari tribunnews.com, hal ini disampaikan lagsung oleh Hamdani ketua fraksi PDI perjuangan, dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kepala desa sungai rambai kecamatan senyerang di kabupaten Tanjabbar …

BANGKA — Tersiar kabar beberapa Kepala Desa (Kades) yang terpilih di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu bakal mengganti perangkat desanya. Dilansir dari bangkapos.com, pelaksana pilkades serentak 2022 tersebut dilakukan, pada Rabu (26/10/2022) lalu. Sedangkan untuk pelantikan itu akan dilakukan pada 7 Desember 2022 mendatang. Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa, Dinas Sosial, Pemberdayaan …

Jakarta – PP PPDI mendesak DPR RI untuk memasukkan revisi UU No 06 Tahun 2014 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) skala prioritas di tahun 2023. Hal ini disampaikan secara langsung oleh PP PPDI disaat melakukan kunjungan ke anggota Komisi VI Ir. KRT H. Darori Wonodipiro, M.M., IPU, diruang kerjanya, Selasa (15/11) kemarin. “ Kami melihat bahwa permasalahan seputar perangkat …

JAKARTA – Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Didik Agung Widjanarko mengatakan, ada banyak kasus suap penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pulau Jawa. Bahkan suap seleksi perangkat desa KPK mendapati nilainya mencapai Rp350 miliar, “Bahkan ada kecenderungan di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, beberapa daerah di luar Jawa bahwa dalam perekrutan terhadap perangkat desa, hanya perangkat desa …

SRAGEN — Ratusan perangkat desa (perdes) yang tergabung dalam Praja Sragen menolak rencana perubahan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa lantaran dalam draf Randangan UU (RUU) tersebut mengubah masa kerja perdes sama dengan masa kerja kepala desa (kades) selama sembilan tahun. Padahal dalam UU itu sudah mengatur masa kerja perdes itu sampai usia 60 tahun. Dilansir dari solopos.com, penolakan itu diungkapkan …

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap UUD 1945 pada Rabu (9/11/2022) dengan agenda perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 102/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh lima orang perangkat desa yaitu Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi, dan Utep Ruspendi. Dilansir dari mk.id, dalam …

Dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dibantu oleh beberapa unsur yang terdiri dari sekretariat desa yang dijabat oleh sekretaris desa, pelaksana kewilayahan yang dijabat oleh kepala dusun atau sebutan lain, dan pelaksana kewilayahan yang dijabat oleh kepala urusan, kepala seksi atau sebutan lain. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur-unsur yang secara teknis menjalankan …

PRAYA – Persoalan pemberhentian perangkat desa yang terjadi selang beberapa waktu setalah kepala desa dilantik masih menjadi perhatian para perangkat desa. Padahal melalui peraturan bupati, telah diatur ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak dilakukan sebelum enam bulan pasca kades dilantik. Terlebih lagi, amanat Perbup tersebut sudah dijelaskan saat kades dilantik pada 11 Oktober lalu. Namun demikian aturan bupati …