Tag Archives: seleksi perangkat desa

SEMARANG — Fakta demi fakta terkait dugaan kecurangan dalam seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng), mulai terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Terbaru, dalam persidangan yang digelar Senin (12/9/2022), disebutkan jika salah satu peserta seleksi rela merogoh uang hingga Rp750 juta untuk menduduki jabatan sebagai sekretaris desa. Dilansir dari solopos.com, hal …

BREBES – Para perangkat desa yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus memenuhi syarat ini. Yaitu, harus mengajukan ijin cuti dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Dilansir dari pikiran-rakyat.com, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal, Handi Agung Pramono, membenarkan hal itu. Menurutnya, syarat perangkat desa yang hendak mencalonkan diri sebagai Kades, wajib cuti. “Aturan itu termuat dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa. …

KLATEN — Antusias pendaftar lowongan perangkat desa di Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Klaten membeludak. Di antara puluhan pendaftar, ada satu pendaftar yang merupakan lulusan S2. Pemdes Demakijo membuka dua lowongan perangkat desa, yakni Kasi Pemerintahan dan Kaur Keuangan. Total pendaftar mencapai 28 orang. Para pendaftar tak hanya berasal dari desa setempat. Ada pendaftar yang berasal dari Kecamatan Cawas, Trucuk, Jogonalan, …

DEMAK – Sejumlah perangkat desa mendatangi DPRD Demak, Senin 18 Juli 2022. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pengawal Surat Edaran Sekda Demak Nomor 141/1072 Tahun 2022 tentang penundaan proses pengisian perangkat desa (perades) Dilansir dari suaramerdeka.com, mereka mendukung kebijakan tersebut dan meminta Pemkab Demak tegas terkait realisasi penundaan seleksi pengisian perangkat desa, menyusul terdapat sejumlah desa yang tetap nekat melanjutkan proses seleksi. “Kami perlu menanyakan hal ini, karena jika pelanggaran ini dibiarkan berpotensi memunculkan ketegangan …

UNGARAN — Komisi A DPRD Kabupaten Semarang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang, Jawa Tengah, mengevaluasi beberapa persoalan yang masih kerap terjadi pada proses seleksi perangkat desa yang ada di daerahnya. Salah satu hal yang disebut sangat mendesak adalah dimasukkanya materi tes untuk menyeleksi beberapa hal yang berkaitan dengan attitude (sikap), etika, dan kepribadian dari peserta seleksi perangkat desa ini. Terlebih pertengahan Juli 2022 nanti direncanakan bakal …

Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto meluncurkan terobosan baru untuk seleksi perangkat desa. Inovasi tersebut, yakni Sistem Ujian Perangkat Daerah Elektronik atau dijuluki Superdeal. Inovasi tersebut resmi dilaunching oleh Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati di SMK Negeri 1 Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Kamis (19/5) pagi.  Dilansir dari mojokertokab.go.id, Bupati Ikfina mengatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa, kini menggunakan sistem …

SAMBAS – Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc mengatakan salah satu program dai visi misi Satono Rofi yang berkaitan langsung dengan desa adalah One Village One Product (OVOP). “Desa merupakan target prioritas dari pemerintah Satono Rofi visi misi Sambas Berkemajuan. Dilihat dari visi misi Sambas Berkemajuan ruang untuk desa berkreasi itu sangat luar biasa salah satunya adalah One Village One Product (OVOP),” ujar Rofi, dalam …

Bone – Polemik pemberhentian beberpa Perangkat Desa di Bone pasca Pilkades serentak pada tahun lalu 2021,masih gencar terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Meskipun Pemerintah daerah telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Bupati No. 10 tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Seperti yang terjadi di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, setidaknya 6 Orang Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa …

Blora – Tidak dipungkiri profesi  Pegawai Negeri Sipil dan PPPK menjadi impian bagi para pencari kerja sekarang ini. Bagaimana tidak, mulai dari gaji sampai dengan tingkat kesejahteraan sudah terjamin. Berbanding terbalik dengan perangkat desa, dimana dalam keseharian mengenakan atribut seperti PNS tapi belum jelas status kepegawaian-nya. Tidak heran banyak pendapat di berbagai media tentang keinginan perangkat desa untuk dapat di …

Pati – Panitia hak angket pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati gagal dibentuk. Sebabnya, 26 dari total 50 anggota DPRD tak hadir di rapat paripurna dengan agenda itu. Rencana Rapat Paripurna Tentang Pembentukan Panitia Angket Seleksi Perangkat Desa digelar Selasa (17/5/2022) pagi. Dilansir dari murianews.com, hingga Selasa siang hanya 24 orang yang hadir. Ini membuat rapat paripurna tak dapat dilaksanakan …