Tag Archives: status perangkat desa

Jakarta – Status Kepegawaian dari Perangkat Desa menjadi satu bahasan yang seakan terus menghangat, hal ini seiring dengan telah disepakatinya UU No 06 Tahun 2014 sebagai revisi undang-undang  Hak Inisiatip dari DPR. UU No 06 Tahun 2014 atau UU Desa sendiri telah berlaku selama 9 tahun, dan sejauh ini dalam regulasi tersebut belum menyentuh ke akar permasalahan terkait status perangkat …

Jakarta – Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi topik menarik di Indonesia karena mengkaji nasib tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam revisi UU ASN, terdapat tujuh klaster yang menjadi fokus, termasuk penyelesaian masalah tenaga honorer dan peningkatan kesejahteraan PPPK. Namun, revisi UU ASN bukan cuma bahas PPPK saja, tapi juga membahas manajemen Aparatur Sipil …

Jakarta – Dirjen Bina Pemerintah Desa Eko Prasetyanto Purnomo Putro menerima kunjungan sejumlah Pengurus Pusat (PPDI) di kompleks Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu Jakarta Selatan, pada Selasa (15/11) siang hari. Dalam kesempatan ini, PP PPD|I yang dipimpin Ketua Umum Moh. Tahril selain bersilahturahmi dengan pejabat yang baru, juga menyampaikan undangan terkait agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPDI …

Jakarta – Status kepegawaian dari perangkat desa sempat disinggung oleh Kementerian Dalam Negeri, pada acara webinar dengan tema Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah Jawa Bali, Rabu (02/03). Webinar ini sendiri dilaksanakan dalam rangka tindaklanjut program SAPA DESA Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang diadakan secara daring melalui aplikasi zoom. Dari Dirjen Bina Pemdes sendiri diwakili oleh Kasubdit Pengembangan Kapasitas …

JAKARTA – Keinginan kuat tenaga honorer K2, termasuk di dalamnya tenaga pendidik, untuk bisa diangkat menjadi PNS, saat ini masih belum bisa terkabul. Keputusannya ada di tangan pemerintah. Jalan secara sah untuk bisa diangkat langsung menjadi PNS melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi yang sudah diwacanakan beberapa tahun belakangan ini, hingga kini belum …

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa “Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus …

Polemik mengenai status kepegawaian perangkat desa mulai menghangat, hal ini seiring dengan pengakuan pemerintah terhadap 2 jenis kepegawaian yang di akui pada tahun 2023, yakni PNS dan PPPK. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu ditjen bina pemerintahan desa kemendagri sempat memberi isyarat bahwa perangkat desa diusulkan masuk dalam kriteria PPPK. Menurut Nur Rozuki S,Pd,D direktur Pusbimtek Parila, menilai Perangkat Desa yang …

Jakarta – Status kepegawaian dari perangkat desa sempat disinggung oleh Kementerian Dalam Negeri, pada acara webinar dengan tema Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah Jawa Bali, Rabu (02/03). Webinar ini sendiri dilaksanakan dalam rangka tindaklanjut program SAPA DESA Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang diadakan secara daring melalui aplikasi zoom. Dari Dirjen Bina Pemdes sendiri diwakili oleh Kasubdit Pengembangan Kapasitas …